Peraturan Pajak (Tax Guide)

pengecualian pengenaan sanks! administrasi berupa denda atas keterlambatan penyampaian surat pemberitahuan bagi wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan surat pemberitahuan (spt) tahunan pajak penghasilan orang pribadi elektronik

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, bea keluar, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 30 maret 2016 sampai dengan 05 april 2016

perubahan kedua atas peraturan menteri keuangan nomor 115/pmk.07/2013 tentang tata cara pemungutan dan penyetoran pajak rokok

perubahan kelima atas peraturan menteri keuangan nomor 16/pmk.03/2013 tentang rincian jenis data dan informasi serta tata cara penyampaian data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, bea keluar, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 23 maret 2016 sampai dengan 29 maret 2016

penghitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor tahun 2016

pengesahan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik armenia tentang penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak atas penghasilan dan atas modal (agreement between the government of the republic of indonesia and the government of the republic of armenia for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital)

tata cara pemindahbukuan pajak daerah

jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada lembaga administrasi negara

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, bea keluar, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 16 maret 2016 sampai dengan 22 maret 2016

pelayanan sehubungan dengan penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan (spt tahunan pph)

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, bea keluar, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 09 maret 2016 sampai dengan 15 maret 2016

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, bea keluar, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 02 maret 2016 sampai dengan 08 maret 2016

penetapan nilai bumi per meter persegi areal tidak produktif, rasio biaya produksi, dan angka kapitalisasi, untuk penentuan besarnya nilai jual objek pajak pajak bumi dan bangunan pada sektor perhutanan

penetapan nilai bumi per meter persegi untuk permukaan bumi offshore, nilai bumi per meter persegi untuk tubuh bumi eksplorasi, angka kapitalisasi, harga uap, dan harga listrik, untuk penentuan besarnya nilai jual objek pajak pajak bumi dan bangunan sektor pertambangan tahun pajak 2016

penunjukan pt telekomunikasi selular sebagai penyedia layanan pembuatan kode billing dalam sistem pembayaran pajak secara elektronik

perubahan kedua atas peraturan direktur jenderal pajak nomor per-54/pj/2010 tentang kebijakan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (tik) direktorat jenderal pajak

kebijakan pemeriksaan

perubahan ketiga atas keputusan direktur jenderal pajak nomor kep-289/pj/2014 tentang penetapan kantor pelayanan pajak dan jenis surat pemberitahuan yang diolah dalam rangka uji coba perluasan dan penerapan wilayah kerja pusat pengolahan data dan dokumen perpajakan dan kantor pengolahan data dan dokumen perpajakan

implementasi transaksi pembayaran pajak secara elektronik melalui mini automated teller machine

penetapan target dan strategi pencapaian rasio kepatuhan wajib pajak pada tahun 2016

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, bea keluar, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 24 februari 2016 sampai dengan 01 maret 2016

waspada meterai tempel palsu

perubahan kedua atas peraturan menteri keuangan nomor 191/pmk.010/2015 tentang penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan bagi permohonan yang diajukan pada tahun 2015 dan tahun 2016

perubahan atas keputusan menteri keuangan nomor 51/kmk.04/2001 tentang pemotongan pajak penghasilan atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat bank indonesia