Peraturan Pajak (Tax Guide)

penipuan yang mengatasnamakan direktorat jenderal pajak

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, bea keluar, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 17 februari 2016 sampai dengan 23 februari 2016

perlakuan perpajakan untuk kawasan pengembangan ekonomi terpadu (kapet) seram

pencabutan atas peraturan menteri keuangan nomor 11/pmk.07/2010 tentang tata cara pengenaan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah

penetapan nilai freight dan nilai asuransi dalam pengisian pemberitahuan ekspor barang terkait penggunaan term of delivery cost, insurance and freight untuk pelaksanaan ekspor tahun 2016

perubahan kelima atas peraturan menteri keuangan nomor 154/pmk.03/2010 tentang pemungutan pajak penghasilan pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, bea keluar, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 27 januari 2016 sampai dengan 02 februari 2016

penunjukan toko retail

tata laksana pengeluaran barang impor dari kawasan pabean untuk ditimbun di pusat logistik berikat

tata laksana pengeluaran barang impor dari pusat logistik berikat untuk diimpor untuk dipakai

perubahan kedua atas peraturan gubernur nomor 112 tahun 2011 tentang prosedur pengenaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

petunjuk kegiatan ekstensifikasi, pendaftaran, pendataan, penilaian, dan kegiatan pendukung lainnya tahun 2016

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, bea keluar, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 20 januari 2016 sampai dengan 26 januari 2016

pedoman pemberian imbalan yang berasal dari royalti hak perlindungan varietas tanaman kepada pemulia tanaman dalam rangka penggunaan sebagian dana penerimaan negara bukan pajak

tata cara pembayaran pajak air permukaan, pajak air tanah, dan pajak penerangan jalan untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang dibayarkan oleh pemerintah pusat

perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 267/pmk.010/2015 tentang kriteria dan/atau rincian ternak, bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak dan pakan ikan yang atas impor dan/atau penyerahannya dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai

pembuatan benchmark behavioral model dan tindak lanjutnya

kurang bayar dana bagi hasil pajak bumi dan bangunan tahun anggaran 2011, tahun anggaran 2013 dan tahun anggaran 2014 yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2016

tata cara penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan tahunan

pengesahan protokol persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik rakyat tiongkok mengenai penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak yang berkenaan dengan pajak atas penghasilan (protocol to the agreement between the government of the republic of indonesia and the government of the people's republic of china for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income)

pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor hasil laut yang ditangkap dengan sarana penangkap yang telah mendapat izin

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, bea keluar, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 13 januari 2016 sampai dengan 19 januari 2016

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, bea keluar, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 06 januari 2016 sampai dengan 12 januari 2016

pengesahan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik india mengenai penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak yang berhubungan dengan pajak-pajak atas penghasilan (agreement between the government of the republic of indonesia and the government of the republic of india for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income)

distribusi rencana penerimaan pph, ppn dan ppnbm, pajak lainnya, serta pbb per kantor wilayah djp tahun anggaran 2016