Peraturan Pajak (Tax Guide)

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, bea keluar, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 06 agustus 2015 sampai dengan 11 agustus 2015

pedoman penilaian kantor pelayanan percontohan tingkat kantor wilayah direktorat jenderal pajak

tata cara penyelesaian permintaan data faktur pajak berbentuk elektronik (e-faktur) yang rusak atau hilang

pengawasan kewajiban pemotongan pajak penghasilan pasal 23

tunjangan kinerja pegawai di lingkungan kepolisian negara republik indonesia

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, bea keluar, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 29 juli 2015 sampai dengan 05 agustus 2015

penegasan perlakuan pemotongan dan/atau pemungutan pajak penghasilan berdasarkan peraturan menteri keuangan nomor 39/pmk.011/2013 tentang kewajiban pemotongan dan/ataupemungutan pajak penghasilan yang terutang kepada pihak lain oleh perusahaan yang terikat dengan kontrak bagi hasil, kontrak karya, atau perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan

perubahan keempat atas keputusan menteri keuangan nomor 231/kmk.03/2001 tentang perlakuan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah atas impor barang kena pajak yang dibebaskan dari pungutan bea masuk

jenis jasa lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang nomor 36 tahun 2008

pencabutan surat edaran nomor se-09/pj.42/1997 tentang perlakuan pajak penghasilan terhadap penerimaan manfaat asuransi jiwa (seri pph umum nomor 47)

bentuk, isi, dan tata cara pengisian serta penyampaian surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai (spt masa ppn)

tata cara pemberian dan pencabutan sertifikat elektronik

larangan menerima hadiah atau gratifikasi bagi pegawai direktorat jenderal pajak kementerian keuangan republik indonesia

penyempurnaan petunjuk pelaksanaan pendaftaran, pendataan dan penilaian objek dan subjek pbb dalam rangka pembentukan dan atau pemeliharaan basis data sismiop

tata cara pemberian layanan terkait dengan persyaratan pemenuhan kewajiban perpajakan bagi bakal calon kepala daerah

rincian dana bagi hasil cukai hasil tembakau menurut provinsi/kabupaten/kota tahun anggaran 2015

perubahan keempat atas peraturan menteri keuangan nomor 75/pmk.011/2012 tentang penetapan barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar

perubahan kedua atas peraturan menteri perdagangan nomor36/m-dag/per/5/2012 tentang tata cara penetapan harga patokan ekspor atas produk pertanian dan kehutanan yang dikenakan bea keluar

ketentuan impor tekstil dan produk tekstil

pencabutan beberapa peraturan direktur jenderal pajak dan surat edaran direktur jenderal pajak terkait dengan penerbitan peraturan menteri keuangan di bidang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dan pajak bumi dan bangunan

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, bea keluar, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 15 juli 2015 sampai dengan 25 juli 2015

standar prosedur operasi (standard operating procedures) layanan unggulan bidang perpajakan

perubahan ketiga atas peraturan menteri keuangan nomor 213/pmk.011/2011 tentang penetapan sistem klasifikasi barang dan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor

perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 60/pmk.03/2014 tentang tata cara pertukaran informasi (exchange of information)

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, bea keluar, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 08 juli 2015 sampai dengan 14 juli 2015