Peraturan Pajak (Tax Guide)

petunjuk pelaksanaan peraturan menteri keuangan nomor 29/pmk.03/2015 tentang penghapusan sanksi administrasi bunga yang terbit berdasarkan pasal 19 ayat (1) undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang nomor 16 tahun 2009

klasifikasi anggaran

penegasan perlakuan perpajakan atas piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto

petunjuk pelaporan, monitoring, dan evaluasi kinerja layanan unggulan direktorat jenderal pajak

ketentuan umum di bidang impor

pelaksanaan pajak penghasilan yang bersifat final atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dan penentuan jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan oleh wajib pajak yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan

perubahan kedua atas surat edaran direktur jenderal pajak nomor se-105/pj/2011 tanggal 30 desember 2011 tentang daftar wajib pajak suspect list sebagaimana dimaksud dalam surat edaran direktur jenderal pajak nomor se-132/pj/2010 tanggal 30 november 2010

kegiatan pemetaan lokasi wajib pajak orang pribadi dan/atau badan serta objek pajak pajak bumi dan bangunan melalui geotagging

pengumuman rencana, pelaksanaan, dan hasil pengadaan barang/jasa di lingkungan kementerian keuangan

petunjuk kegiatan koordinasi dengan pihak eksternal direktorat jenderal pajak

penunjukan pt mitra pajakku sebagai perusahaan penyedia jasa aplikasi yang dapat menyalurkan penyampaian surat emberitahuan secara elektronik ke direktorat jenderal pajak

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, bea keluar, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 01 juli 2015 sampai dengan 07 juli 2015

penyampaian peraturan menteri keuangan nomor 106/pmk.010/2015 tentang jenis barang kena pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang dikenai pajak penjualan atas barang mewah

struktur penomoran nomor pokok wajib pajak dan penerapan nomor pokok wajib pajak tetap

penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak

hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2016

pembayaran fiskal luar negeri dan tata cara pengkreditannya

pencabutan keputusan menteri keuangan nomor 86/kmk.03/2002tentang tata cara penggunaan stiker dalam pemungutan dan pelunasan pajak pertambahan nilai atas penyerahan produk rekaman gambar dan keputusan menteri keuangan nomor 174/kmk.03/2004 tentang pajak pertambahan nilai atas penyerahan produk rekaman suara

perubahan atas peraturan direktur jenderal bea dan cukai nomor per-02/bc/2014 tentang tata cara pengenaan tarif bea masuk dalam skema asean trade in goods agreement (atiga) dengan menggunakan sistem sertifikasi mandiri (self certification)

penyerahan air bersih yang dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai

tata cara pembayaran pajak penghasilan non migas dalam mata uang dollar amerika serikat

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, bea keluar, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 24 juni 2015 sampai dengan 30 juni 2015

jam pelayanan di lingkungan direktorat jenderal pajak selama bulan ramadhan 1436 hijriyah

penegasan atas e-faktur

perubahan atas peraturan direktur jenderal pajak nomor per-19/pj/2015 tentang tata cara pemungutan pajak penghasilan pasal 22 atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah