Peraturan Pajak (Tax Guide)

pemotongan dan/atau pemungutan pajak penghasilan atas transaksi e-commerce

kriteria jasa boga atau katering yang termasuk dalam jenis jasa yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, bea keluar, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 04 februari 2015 sampai dengan 10 februari 2015

perubahan ketiga atas peraturan menteri keuangan nomor 69/pmk.04/2009 tentang penundaan pembayaran cukai untuk pengusaha pabrik atau importir barang kena cukai yang melaksanakan pelunasan dengan cara pelekatan pita cukai

penetapan pengusaha kena pajak yang diwajibkan membuat faktur pajak berbentuk elektronik

pengemasan surat pemberitahuan berkenaan dengan pengolahan surat pemberitahuan di pusat pengolahan data dan dokumen perpajakan dan kantor pengolahan data dan dokumen perpajakan

tata cara penerbitan surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan untuk sektor perkebunan, sektor perhutanan, sektor pertambangan, dan sektor lainnya

penyerahan kemasan surat pemberitahuan, logistik pengemasan, dan surat pemberitahuan yang dikembalikan ke kantor pelayanan pajak berkenaan dengan pengolahan surat pemberitahuan di pusat pengolahan data dan dokumen perpajakan dan kantor pengolahan data dan dokumen perpajakan

kegiatan seleksi kantor pelayanan percontohan (kppc) direktorat jenderal pajak tahun 2015

tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif atas pencapaian kinerja di bidang cukai

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, bea keluar, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 28 januari 2015 sampai dengan 03 februari 2015

distribusi rencana penerimaan pph, ppn & ppn bm, pajak lainnya, serta pbb per kantor wilayah djp tahun anggaran 2015

prosedur operasi standar tim bersama penanganan penyelesaian kewajiban pemegang saham

perubahan atas peraturan direktur jenderal pajak nomor per-53/pj/2009 tentang bentuk formulir surat pemberitahuan masa pajak penghasilan final pasal 4 ayat (2), surat pemberitahuan masa pajak penghasilan pasal 15, pasal 22, pasal 23 dan/atau pasal 26 serta bukti pemotongan/pemungutannya

kementerian pendidikan dan kebudayaan

organisasi kementerian negara

tata cara pemberian bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan untuk memproduksi barang dan/atau jasa guna kepentingan umum dan peningkatan daya saing industri sektor tertentu tahun anggaran 2015

pengenaan bea masuk tindakan pengamanan terhadap impor produk spin drawn yarn (sdy) dari negara malaysia

pengenaan bea masuk anti dumping terhadap impor produk partially oriented yarn (poy) dari negara malaysia dan thailand

pengenaan bea masuk tindakan pengamanan terhadap impor produk i dan h section dari baja paduan lainnya

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, bea keluar, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 21 januari 2015 sampai dengan 27 januari 2015

penunjukan kantor pelayanan pajak pratama ketapang dalam rangka uji coba mobile tax unit

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, bea keluar, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 14 januari 2015 sampai dengan 20 januari 2015

penegasan atas pelaksanaan pasal 31e ayat (1) undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang nomor 36 tahun 2008

tata cara pembentukan dan pelaksanaan kesepakatan harga transfer (advance pricing agreement)