Peraturan Pajak (Tax Guide)

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, bea keluar, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 03 februari 2016 sampai dengan 09 februari 2016

tata cara penetapan nilai jual objek pajak sebagai dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan

perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 179/pmk.011/2012 tentang tarif cukai hasil tembakau

perubahan kedua atas keputusan direktur jenderal pajak nomor kep-06/pj/2014 tentang distribusi rencana penerimaan pph, ppn & ppn bm, pajak lainnya, serta pbb per kantor wilayah djp tahun anggaran 2014

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, bea keluar, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 15 oktober 2014 sampai dengan 21 oktober 2014

perubahan keempat atas peraturan menteri keuangan nomor 16/pmk.03/2013 tentang rincian jenis data dan informasi serta tata cara penyampaian data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan

petunjuk pelaksanaan peraturan direktur jenderal pajak nomor per-60/pj/2010 tentang tata cara penetapan nilai jual objek pajak sebagai dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan

sistem pembayaran pajak secara elektronik

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, bea keluar, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 08 oktober 2014 sampai dengan 14 oktober 2014

perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 130/pmk.011/2011 tentang pemberian fasilitas pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan

pemindahan wajib pajak dari kantor pelayanan pajak perusahaan masuk bursa dan kantor pelayanan pajak madya

pemerintahan daerah

penyelesaian penugasan pemeriksaan terkait daluwarsa penetapan

penyelesaian penugasan pemeriksaan dan yang telah melewati jangka waktu pemeriksaan

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, bea keluar, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 01 oktober 2014 sampai dengan 07 oktober 2014

tempat pendaftaran dan pelaporan usaha bagi wajib pajak di kantor pelayanan pajak perusahaan masuk bursa dan kantor pelayanan pajak madya

perubahan kedua atas peraturan direktur jenderal pajak nomor per-44/pj/2010 tentang bentuk, isi, dan tata cara pengisian serta penyampaian surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai (spt masa ppn)

ketentuan pemberian rekomendasi pemanfaatan fasilitas insentif pengurangan besarnya pajak penghasilan pasal 25 dan penundaan pembayaran pajak penghasilan pasal 29 tahun 2013 bagi wajib pajak perusahaan industri

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, bea keluar, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 24 september 2014 sampai dengan 30 september 2014

penegasan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu

pengantar keputusan direktur jenderal pajak nomor kep- 417/pj/2001 tanggal 27 juni 2001 tentang petunjuk pemungutan pajak penghasilan pasal 22, sifat dan besarnya pungutan, serta tata cara penyetoran dan pelaporannya

pengarahan dalam rangka pelaksanaan tugas

penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu

tata cara pelaksanaan pemblokiran dan penyitaan harta kekayaan penanggung pajak yang tersimpan pada bank dalam rangka penagihan pajak dengan surat paksa

pengesahan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah bermuda (sebagaimana telah diizinkan oleh pemerintah kerajaan inggris raya dan irlandia utara) untuk pertukaran informasi berkenaan dengan keperluan perpajakan (agreement between the government of the republic of indonesia and the government of bermuda (as authorized by the government of the united kingdom of great britain and northern ireland) for the exchange of information relating to tax matters)