Peraturan Pajak (Tax Guide)

perubahan ketiga atas peraturan direktur jenderal bea dan cukai nomor per-57/bc/2011 tentang kawasan berikat

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, bea keluar, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 18 desember 2013 sampai dengan 24 desember 2013

pengolahan kembali atau pemusnahan barang kena cukai yang dibuat di indonesia dalam rangka pengembalian cukai

perubahan keenam atas peraturan menteri dalam negeri nomor 29 tahun 2012 tentang penghitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor

tata cara pengenaan pajak bumi dan bangunan sektor pertambangan untuk pertambangan minyak bumi, gas bumi, dan panas bumi

perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 68/pmk.03/2010 tentang batasan pengusaha kecil pajak pertambahan nilai

alokasi kurang bayar dan lebih bayar dana bagi hasil pajak penghasilan pasal 25 dan pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan pajak penghasilan pasal 21 tahun anggaran 2008, tahun anggaran 2009, tahun anggaran 2010, dan tahun anggaran 2011

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, bea keluar, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 11 desember 2013 sampai dengan 17 desember 2013

alokasi definitif dana bagi hasil cukai hasil tembakau tahun anggaran 2013

pencabutan keputusan direktur jenderal pajak nomor kep- 87/pj/2002 tentang pengenaan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah atas pemakaian sendiri dan/atau pemberian cuma-cuma barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak

pengenaan tarif bea masuk dalam skema asean trade in goods agreement (atiga) dengan menggunakan sistem sertifikasi mandiri (self certification)

pajak penghasilan ditanggung pemerintah dan penghitungan penerimaan negara bukan pajak atas hasil pengusahaan sumber daya panas bumi untuk pembangkitan energi/listrik

perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 254/pmk.04/2011 tentang pembebasan bea masuk atas impor barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor

pedoman penataan, monitoring dan evaluasi organisasi direktorat jenderal pajak

perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 253/pmk.04/2011 tentang pengembalian bea masuk yang telah dibayar atas impor barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor

pemberitahuan pabean impor

bentuk formulir surat setoran pajak bumi dan bangunan, surat setoran pajak pajak bumi dan bangunan, dan surat setoran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

perubahan atas keputusan direktur jenderal pajak nomor kep- 447/pj./2001 tentang tata cara pemberian surat keterangan fiskal

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, bea keluar, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 04 desember 2013 sampai dengan 10 desember 2013

persetujuan penggunaan sebagian dana penerimaan negara bukan pajak pada badan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian dan biro perencanaan dan keuangan, kementerian pertanian

persetujuan penggunaan sebagian dana penerimaan negara bukan pajak pada balai pengujian mutu produk tanaman, direktorat perlindungan tanaman, direktorat jenderal tanaman pangan, kementerian pertania

persetujuan penggunaan sebagian dana penerimaan negara bukan pajak pada badan karantina pertanian, kementerian pertanian

persetujuan penggunaan sebagian dana penerimaan negara bukan pajak pada direktorat jenderal peternakan dan kesehatan hewan, kementerian pertanian

persetujuan penggunaan sebagian dana penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak pada pusat perizinan dan investasi, sekretariat jenderal departemen pertanian

tata cara pemberian fasilitas pajak penghasilan, penetapan realisasi penanaman modal, penyampaian kewajiban pelaporan, dan pencabutan keputusan persetujuan pemberian fasilitas pajak penghasilan untuk wajib pajak yang melakukan penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah- daerah tertentu