Peraturan Pajak (Tax Guide)

perubahan atas peraturan direktur jenderal pajak nomor per- 45/pj/2010 tentang bentuk, isi, dan tata cara pengisian serta penyampaian surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai (spt masa ppn) bagi pengusaha kena pajak yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan

penyampaian peraturan direktur jenderal pajak nomor per- 10/pj/2013 tentang perubahan atas peraturan direktur jenderal pajak nomor per-45/pj/2010 tentang bentuk, isi, dan tata cara pengisian serta penyampaian surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai (spt masa ppn) bagi pengusaha kena pajak yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan

perubahan atas peraturan direktur jenderal pajak nomor kep- 142/pj./2005 tentang petunjuk pelaksanaan pemeriksaan kantor

penetapan golongan dan tarif cukai hasil tembakau terhadap pengusaha pabrik hasil tembakau yang memiliki hubungan keterkaitan

perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 110/pmk.03/2009 tentang pemberian pengurangan pajak bumi dan bangunan

penegasan mengenai pejabat yang ditunjuk oleh direktur jenderal pajak dalam rangka penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan untuk kepentingan penerimaan negara

tata cara pemberian bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan tinta khusus (toner) untuk tahun anggaran 2013

tata cara pemberian bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan turbin uap (steam turbine) pembangkit tenaga listrik untuk tahun anggaran 2013

pajak penghasilan atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat bank indonesia

tata cara pemberian bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan kemasan plastik, plastik lembaran, biaxially oriented polyproplyene film, cast polyproplyene film, barang dan/atau perabot rumah tangga dari plastik, karung plastik, benang dari plastik, terpal plastik, dan/atau geotekstil untuk tahun anggaran 2013

tata cara pemberian bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan kabel serat optik untuk tahun anggaran 2013

pemindahan wajib pajak dari kantor pelayanan pajak di lingkungan kantor wilayah direktorat jenderal pajak wajib pajak besar

tata cara pemberian bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan kemasan infus dan/atau produksi obat infus untuk tahun anggaran 2013

pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga atau diskonto obligasi yang dijual di bursa efek

tempat pendaftaran dan pelaporan usaha bagi wajib pajak pada kantor pelayanan pajak madya balikpapan

tata cara pemberian bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan komponen kendaraan bermotor untuk tahun anggaran 2013

izin pengusaha barang kena cukai

pengajuan keberatan terhadap spkpbm yang telah dilunasi

tata cara pemberian bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan dan/atau perbaikan kapal untuk tahun anggaran 2013

perlakuan kepabeanan, perpajakan, dan cukai serta pengawasan atas pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari serta berada di kawasan yang telah ditunjuk sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas

tata cara pemberian bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan dan/atau perbaikan gerbong barang, kereta penumpang, kereta rel listrik/diesel, bogie, dan komponen kereta api untuk tahun anggaran 2013

tempat penimbunan berikat

tata cara pemberian bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan resin berupa alkyd resin, unsaturated polyester resin, amino resin, pigment phthalate, solution acrylic/synthetic latex, dan/atau plasticizer, untuk tahun anggaran 2013

tata cara pemberian bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan komponen dan peralatan industri konstruksi berat siap pasang dari besi dan baja, bejana tekan dan tangki dari logam, serta pembuatan mesin pertanian dan kehutanan untuk tahun anggaran 2013

perubahan kedua atas peraturan menteri perindustrian nomor 43/m-ind/per/7/2008 tentang penetapan kelompok industri yang dapat memanfaatkan tarif bea masuk dengan skema user spesific duty free scheme (usdfs) dalam rangka persetujuan antara republik indonesia dan jepang mengenai suatu kemitraan ekonomi