Peraturan Pajak (Tax Guide)

petunjuk pelaksanaan penyelesaian kewajiban pabean atas kapal yang telah dimasukkan ke dalam daerah pabean oleh perusahaan pelayaran niaga nasional dan belum diselesaikan kewajiban pabeannya

penerapan organisasi, tata kerja, dan saat mulai beroperasinya kantor pelayanan pajak di lingkungan kantor wilayah direktorat jenderal pajak wajib pajak besar, kantor pelayanan pajak badan dan orang asing, dan kantor pelayanan pajak minyak dan gas bumi

monografi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan

pengesahan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah kerajaan maroko tentang penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak yang berkenaan dengan pajak atas penghasilan (agreement between the government of the republic of indonesia and the government of the kingdom of morocco for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income)

petunjuk pelaksanaan dan penilaian lomba pelayanan tahun 2012

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 19 maret 2012 sampai dengan 25 maret 2012

tata laksana pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas dan pembebasan cukai

alokasi sementara dana bagi hasil cukai hasil tembakau tahun anggaran 2012

pemberitahuan pabean dalam rangka pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas

jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian perdagangan

petunjuk pelaksanaan penanganan pelaporan pelanggaran (whistleblowing) di lingkungan direktorat jenderal pajak

perubahan ketiga atas peraturan menteri keuangan nomor 147/pmk.04/2011 tentang kawasan berikat

pemeliharaan basis data pajak bumi dan bangunan dalam rangka pemutakhiran data piutang pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan

pembentukan komite verifikasi pemberian pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 12 maret 2012 sampai dengan 18 maret 2012

penyusunan dan penyampaian laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip) tahun 2011, rencana kinerja tahunan (rkt) tahun 2012, dan penetapan kinerja (pk) tahun 2012 di lingkungan direktorat jenderal pajak

perubahan atas keputusan direktur jenderal pajak nomor kep- 27/pj/2012 tentang tempat pendaftaran dan pelaporan usaha bagi wajib pajak pada kantor pelayanan pajak di lingkungan kantor wilayah direktorat jenderal pajak wajib pajak besar, kantor pelayanan pajak di lingkungan kantor wilayah direktorat jenderal pajak jakarta khusus, dan kantor pelayanan pajak madya

perubahan atas keputusan direktur jenderal pajak nomor kep- 102/pj/2012 tentang tempat pendaftaran dan pelaporan usaha bagi wajib pajak pada kantor pelayanan pajak wajib pajak besar tiga, kantor pelayanan pajak wajib pajak besar empat, dan kantor pelayanan pajak minyak dan gas bumi

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 05 maret 2012 sampai dengan 11 maret 2012

tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan

pelayanan sehubungan dengan penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan (spt tahunan pph)

pengesahan agreement between the government of the republic of indonesia and the government of the hong kong special administrative region of the people's republic of china for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income (persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah hong kong wilayah administratif khusus republik rakyat china untuk penghindaran pengenaan pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak yang berkenaan dengan pajak atas penghasilan) beserta protokolnya

jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian energi dan sumber daya mineral

pengesahan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik suriname tentang penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak atas penghasilan (agreement between the government of the republic of indonesia and the government of the republic of suriname for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income)

pengesahan agreement indonesia dan hong kong untuk penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak atas penghasilan beserta protokol