Peraturan Pajak (Tax Guide)

registrasi kepabeanan

pengenaan bea masuk tindakan pengamanan terhadap impor produk kawat bindrat

penerapan secara penuh (mandatory) peralihan pelayanan dan pengawasan kemudahan impor untuk tujuan ekspor (kite) dari kantor wilayah direktorat jenderal bea dan cukai jakarta ke kantor wilayah direktorat jenderal bea dan cukai banten

pengawasan minuman mengandung etil alkohol tradisional sebagai barang kena cukai yang tidak dipungut cukai

pengenaan bea masuk tindakan pengamanan terhadap impor produk tali kawat baja (steel wire ropes) dengan pos tarif 7312.10.90.00

pengenaan bea masuk tindakan pengamanan terhadap impor produk kawat seng

transfer dana

pelaksanaan uji coba penerapan sistem pembayaran pajak secara elektronik (billing system) dalam sistem modul penerimaan negara

tenaga pengkaji bidang penerimaan negara bukan pajak di lingkungan direktorat jenderal anggaran kementerian keuangan

pengenaan bea masuk tindakan pengamanan terhadap impor produk tali kawat baja (steel wire ropes) dengan pos tarif ex 7312.10.10.00

pengenaan bea masuk tindakan pengamanan terhadap impor produk berupa kain tenunan dari kapas yang dikelantang dan tidak dikelantang (woven fabrics of cotton, bleached and unbleached)

penetapan harga patokan ekspor atas barang ekspor yang dikenakan bea keluar

tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak

penyampaian peraturan direktur jenderal pajak nomor per- 4/pj/2011 tentang bentuk dan tata cara penggunaan template dalam bahasa inggris untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi tahun pajak 2010 beserta petunjuk pengisiannya

tata cara pengajuan dan penelitian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak penghasilan yang seharusnya tidak terutang bagi wajib pajak dalam negeri

petunjuk pelaksanaan peraturan menteri keuangan nomor 17/pmk.03/2011 tentang permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak bumi dan bangunan

registrasi ulang pengusaha kena pajak

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 14 maret 2011 sampai dengan 20 maret 2011

optimalisasi pengawasan pengangkutan ekspor dan/atau antar pulau kelapa sawit, crude palm oil (cpo) dan produk turunannya

pelaksanaan pembayaran dan pembuatan bukti pembayaran atas zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 21 maret 2011 sampai dengan 27 maret 2011

penetapan alokasi jenis dan jumlah minuman beralkohol yang dapat diimpor yang penjualannya dikenakan pajak (duty paid)

petunjuk pelaksanaan peraturan direktur jenderal pajak nomor per-7/pj/2011 tentang tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak

pph pasal 21 yang ditanggung pemerintah bagi pejabat negara, pegawai negeri sipil dan para pensiunan atas penghasilan yang dibebankan kepada keuangan negara atau keuangan daerah

biaya pengelolaan program jaminan hari tua