Peraturan Pajak (Tax Guide)

laporan realisasi rincian anggaran berdasarkan petunjuk operasional kegiatan (pok) bagian anggaran 015 dan petunjuk pelaksanaan das bp pbb bagian anggaran 999 di lingkungan direktorat jenderal pajak

penegasan perlakuan pajak pertambahan nilai atas penyerahan barang kena pajak dan hak atas barang kena pajak yang berada di luar daerah pabean

tata cara pengajuan keberatan kepabeanan

pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atas subsidi bahan bakar minyak, bahan bakar nabati dan liquefied petroleum gas (lpg) tabung 3 (tiga) kilogram bersubsidi tahun anggaran 2010

pedoman umum dan alokasi dana alokasi khusus tahun anggaran 2011

perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 47/pmk.011/2010 tentang bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan komponen kendaraan bermotor untuk tahun anggaran 2010

perubahan atas peraturan presiden nomor 24 tahun 2010 tentang kedudukan, tugas, dan fungsi kementerian negara serta susunan organisasi, tugas, dan fungsi eselon i kementerian negara

tanda tera tahun 2011

tahapan persiapan pengalihan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagai pajak daerah

perubahan surat edaran direktur jenderal pajak nomor se- 3/pj/2010 tentang tata cara distribusi data modul penerimaan negara (mpn) ke sistem informasi direktorat jenderal pajak (sidjp/sipmod)

penetapan harga ekspor untuk penghitungan bea keluar

langkah-langkah penanganan atas penerbitan dan penggunaan faktur pajak tidak sah

penegasan perlakuan pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah atas pengembalian barang kena pajak atau pembatalan jasa kena pajak yang faktur pajak atas penyerahannya tidak mencantumkan identitas pembeli atau penerima jasa

perlakuan pajak pertambahan nilai atas transaksi sewa guna usaha dengan hak opsi dan transaksi penjualan dan penyewagunausahaan kembali

alokasi definitif dana bagi hasil pajak penghasilan pasal 25 dan pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan pajak penghasilan pasal 21 tahun anggaran 2010

alokasi definitif dana bagi hasil bea perolehan hak atas tanah dan bangunan bagian pemerintah pusat yang dibagikan kepada seluruh kabupaten dan kota tahun anggaran 2010

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 29 november 2010 sampai dengan 05 desember 2010

tata cara pengajuan dan penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang berkaitan dengan sptnp atau spktnp, keputusan keberatan, putusan banding, atau putusan peninjauan kembali

tata cara penunjukan tempat pembayaran (tp) elektronik dan tempat pembayaran (tp) payment online system (pos) pajak bumi dan bangunan (pbb)

perubahan surat edaran direktur jenderal pajak nomor se- 52/pj/2010 tentang updating nomor surat ketetapan pajak (skp)/surat tagihan pajak (stp) sehubungan dengan distribusi data modul penerimaan negara (mpn)

penetapan kantor pelayanan pajak di lingkungan kantor wilayah direktorat jenderal pajak jawa barat i dalam rangka uji coba perluasan cakupan wilayah kerja pusat pengolahan data dan dokumen perpajakan

penyampaian keputusan menteri keuangan nomor 426/kmk.03/2010 dan pemindahan pengelolaan berkas pengawasan atas pemasukan barang dari tempat lain dalam daerah pabean ke kawasan bebas

pengenaan bea masuk anti dumping terhadap impor polyester staple fiber dari negara india, republik rakyat tiongkok, dan taiwan

pengantar peraturan direktur jenderal pajak nomor per- 52/pj/2010 tentang tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan/atau pajak penjualan atas barang mewah, dan ketentuan pelaksanaannya

tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan/atau pajak penjualan atas barang mewah