Peraturan Pajak (Tax Guide)

penyampaian keputusan menteri keuangan nomor 524/kmk.03/2001

nilai pabean untuk penghitungan bea masuk

perubahan kedua atas peraturan menteri keuangan nomor 66/pmk.07/2010 tentang alokasi sementara dana bagi hasil cukai hasil tembakau tahun anggaran 2010

tata cara penghapusbukuan aktiva tetap lembaga pembiayaan ekspor indonesia

pemungutan pajak penghasilan pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain

tata cara pemasukan dan pengeluaran kendaraan bermotor ke dan dari kawasan yang telah ditunjuk sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas

badan atau perwakilan lembaga internasional yang tidak dikenakan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

tata cara pemasukan dan pengeluaran barang kena cukai ke dan dari kawasan yang telah ditunjuk sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas

pengenaan bea masuk anti dumping terhadap impor aluminium mealdish (lacquered tray with or without lid) dari negara malaysia

kebijakan pengelolaan keamanan informasi direktorat jenderal pajak

klasifikasi dan penetapan nilai jual objek pajak sebagai dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan

badan atau perwakilan lembaga internasional yang tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 23 agustus 2010 sampai dengan 29 agustus 2010

sasaran inflasi tahun 2010, 2011, dan 2012

penetapan tarif bea masuk atas barang impor dalam rangka asean-india free trade area (aifta)

pengajuan dan penyelesaian keberatan atas penetapan penerimaan negara bukan pajak yang terutang

penetapan harga patokan ekspor atas barang ekspor yang dikenakan bea keluar

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 16 agustus 2010 sampai dengan 22 agustus 2010

perubahan kedua atas peraturan menteri keuangan nomor 215/pmk.03/2008 tentang penetapan organisasi-organisasi internasional dan pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang tidak termasuk subjek pajak penghasilan

tata cara penerbitan pengesahan dan pemanfaatan surat keterangan domisili bagi subjek pajak dalam negeri indonesia dalam rangka penerapan persetujuan penghindaran pajak berganda

pengawasan pembayaran masa tahun 2011

penetapan wajib pajak sebagai pihak yang sebenarnya melakukan pembelian saham atau aktiva perusahaan melalui pihak lain atau badan yang dibentuk untuk maksud demikian (special purpose company) yang mempunyai hubungan istimewa dengan pihak lain dan terdapat ketidakwajaran penetapan harga

penentuan kembali besarnya penghasilan yang diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri dari pemberi kerja yang memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan lain yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di indonesia

petunjuk pelaksanaan peraturan direktur jenderal pajak nomor per-27/pj/2014 tentang tata cara penetapan nilai jual objek pajak sebagai dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan

pemberitahuan berlakunya protokol perubahan persetujuan penghindaran pajak berganda (p3b) antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah malaysia dan protokolnya