Peraturan Pajak (Tax Guide)

perubahan kedua atas peraturan direktur jenderal pajak nomor per-146/pj./2006 tentang bentuk, isi, dan tata cara penyampaian surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai (spt masa ppn)

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 29 maret 2010 sampai dengan 04 april 2010

peningkatan kualitas pelayanan perpajakan

perubahan kesepuluh atas keputusan direktur jenderal pajak nomor kep-297/pj/2002 tentang pelimpahan wewenang direktur jenderal pajak kepada para pejabat di lingkungan direktorat jenderal pajak

penyampaian peraturan menteri keuangan nomor 38/pmk.03/2010 tentang tata cara pembuatan dan tata cara pembetulan atau penggantian faktur pajak dan peraturan direktur jenderal pajak nomor per-13/pj/2010 tentang bentuk, ukuran, prosedur pemberitahuan dalam rangka pembuatan, tata cara pengisian keterangan, tata cara pembetulan atau penggantian, dan tata cara pembatalan faktur pajak

perubahan atas peraturan direktur jenderal pajak nomor 25/pj/2009 tentang tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan pajak bumi dan bangunan

perubahan atas peraturan direktur jenderal pajak nomor 6/pj/2008 tentang tata cara pengurangan denda administrasi pajak bumi dan bangunan

penyampaian peraturan direktur jenderal pajak nomor per- 14/pj/2010 tentang perubahan kedua atas peraturan direktur jenderal pajak nomor per-146/pj/2006 tentang bentuk, isi, dan tata cara penyampaian surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai (spt masa ppn)

perubahan pertama atas peraturan direktur jenderal pajak nomor 29/pj/2008 tentang bentuk, isi, dan tata cara penyampaian surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai (spt masa ppn) dalam bentuk formulir kertas (hard copy) bagi pengusaha kena pajak yang dikukuhkan di kantor pelayanan pajak, dalam rangka pengolahan data dan dokumen di pusat pengolahan data dan dokumen perpajakan

perubahan kedua atas peraturan direktur jenderal pajak nomor per-56/pj/2009 tentang tata cara pengajuan dan penyelesaian permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi pajak bumi dan bangunan, dan pengurangan atau pembatalan surat pemberitahuan pajak terutang, surat ketetapan pajak pajak bumi dan bangunan, dan surat tagihan pajak pajak bumi dan bangunan, yang tidak benar

penetapan harga patokan ekspor atas barang ekspor yang dikenakan bea keluar

perubahan atas peraturan menteri perdagangan nomor 17/m-dag/per/5/2009 tentang tata cara penetapan harga patokan ekspor atas barang ekspor yang dikenakan bea keluar

bentuk, ukuran, prosedur pemberitahuan dalam rangka pembuatan, tata cara pengisian keterangan, tata cara pembetulan atau penggantian, dan tata cara pembatalan faktur pajak

tata cara penggunaan aplikasi multimedia super corridor dalam rangka pembangunan, pengelolaan, dan pengawasan data

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 22 maret 2010 sampai dengan 28 maret 2010

batasan pengusaha kecil pajak pertambahan nilai

penetapan barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar

tata cara pemberian bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan oleh industri perkapalan guna pembuatan dan/atau perbaikan kapal untuk tahun anggaran 2010

pelayanan pita cukai minuman mengandung etil alkohol (mmea)

tata cara pengurangan pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah atas barang kena pajak yang dikembalikan dan pajak pertambahan nilai atas jasa kena pajak yang dibatalkan

tata cara pemungutan cukai etil alkohol, minuman mengandung etil alkohol, dan konsentrat mengandung etil alkohol

alokasi sementara dana bagi hasil cukai hasil tembakau tahun anggaran 2010

penyelesaian piutang bermasalah pada badan usaha milik negara di bidang usaha perbankan

mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas bea masuk ditanggung pemerintah

jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian kebudayaan dan pariwisata