Peraturan Pajak (Tax Guide)

tata cara penatausahaan wajib pajak, subjek pajak, dan objek pajak di wilayah kecamatan setu kota tangerang selatan

saat mulai pemindahan pengelolaan administrasi perpajakan atas wajib pajak di wilayah kecamatan setu kota tangerang selatan

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 15 februari 2010 sampai dengan 21 februari 2010

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 08 februari 2010 sampai dengan 14 februari 2010

tempat terutangnya pajak bagi pengusaha kena pajak orang pribadi yang ditempat tinggalnya tidak melakukan kegiatan usaha

mekanisme pajak penghasilan ditanggung pemerintah dan penghitungan penerimaan negara bukan pajak atas hasil pengusahaan sumber daya panas bumi untuk pembangkitan energi/listrik tahun anggaran 2010

tata cara penyetoran penerimaan negara bukan pajak dari dividen dan sisa surplus bank indonesia

pelaksanaan rekening penerimaan kantor pelayanan perbendaharaan negara bersaldo nihil dalam rangka penerapan treasury single account

perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 96/pmk.011/2008 tentang penetapan tarif bea masuk dengan skema user specific duty free scheme (usdfs) dalam rangka persetujuan antara republik indonesia dan jepang mengenai suatu kemitraan ekonomi

perubahan atas peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2007tentang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas batam

pelaksanaan pengenaan pajak penghasilan pasal 25 bagi wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu

penyampaian peraturan menteri keuangan nomor 74/pmk.03/2010 tentang pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan bagi pengusaha kena pajak yang mempunyai peredaran usaha tidak melebihi jumlah tertentu dan peraturan menteri keuangan nomor 79/pmk.03/2010 tentang pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan bagi pengusaha kena pajak yang melakukan kegiatan tertentu serta penjelasan tambahan untuk pengisian spt masa ppn bagi pengusaha kena pajak yang dalam menghitung pajak masukan yang dapat dikreditkan menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan

penerapan prinsip mengenal nasabah bagi lembaga keuangan non bank

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 01 februari 2010 sampai dengan 07 februari 2010

petunjuk pengukuran, pelaporan, dan monitoring kinerja layanan unggulan direktorat jenderal pajak

pelaksanaan pemeriksaan pada kpp pratama di pulau jawa dan bali selain kpp pratama di wilayah kanwil djp jakarta pusat

pengenaan bea masuk anti dumping terhadap impor uncoated writing and printing paper

penetapan rasio total benchmarking tahap ii

target rasio kepatuhan spt tahunan pajak penghasilan dan spt masa pajak pertambahan nilai pada tahun 2010

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

penyampaian peraturan menteri keuangan nomor 2/pmk.03/2010 tentang biaya promosi yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto

petunjuk pelaksanaan peraturan direktur jenderal pajak nomor per-7/pj/2010 tentang pelaksanaan on the job training bagi pejabat fungsional pemeriksa pajak yang diangkat berdasarkan keputusan menteri keuangan nomor 1389/kmk.1/up.11/2009

penghapusan piutang pajak pada kantor wilayah direktorat jenderal pajak jawa tengah i

perbaikan dan peningkatan mutu pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat

penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga