Peraturan Pajak (Tax Guide)

pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atas impor barang untuk kegiatan usaha hulu eksplorasi minyak dan gas bumi serta kegiatan usaha eksplorasi panas bumi untuk tahun anggaran 2010

pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atas penyerahan minyak goreng kemasan sederhana di dalam negeri untuk tahun anggaran 2010

pembentukan tim sensus pajak nasional menteri keuangan republik indonesia

pemberian fasilitas perpajakan dan kepabeanan untuk kegiatan pemanfaatan sumber energi terbarukan

penyampaian peraturan direktur jenderal pajak nomor per- 1/pj/2010 tentang perubahan peraturan direktur jenderal pajak nomor per-19/pj/2009 tentang tata cara penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan tahunan

perubahan atas peraturan menteri perdagangan nomor 23/m-dag/per/6/2009 tentang ketentuan impor tekstil dan produk tekstil

tata cara pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus

perkiraan alokasi tambahan dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan gas bumi untuk provinsi nanggroe aceh darussalam tahun anggaran 2010

perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 212/pmk.07/2009 tentang alokasi definitif dana bagi hasil pajak penghasilan pasal 25 dan pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan pajak penghasilan pasal 21 tahun anggaran 2009

perlakuan pajak pertambahan nilai atas kegiatan membangun sendiri pasca bencana alam di wilayah provinsi sumatera barat dan sebagian provinsi jambi

perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 215/pmk.03/2008 tentang penetapan organisasi-organisasi internasional dan pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang tidak termasuk subjek pajak penghasilan

perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 203/pmk.07/2009 tentang alokasi sementara dana bagi hasil pajak penghasilan pasal 25 dan pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan pajak penghasilan pasal 21 tahun anggaran 2010

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 25 januari 2010 sampai dengan 31 januari 2010

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 18 januari 2010 sampai dengan 24 januari 2010

tata cara pengenaan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah

jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional

penetapan harga patokan ekspor atas barang ekspor yang dikenakan bea keluar

insentif pemungutan pajak daerah

bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan untuk memproduksi barang dan/ atau jasa guna kepentingan umum dan peningkatan daya saing industri sektor tertentu untuk tahun anggaran 2010

pengawasan atas pelaksanaan pengenaan pajak penghasilan pasal 25 bagi wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu

perubahan atas peraturan direktur jenderal pajak nomor per-19/pj/2009 tentang tata cara penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan tahunan

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 11 januari 2010 sampai dengan 17 januari 2010

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 04 januari 2010 sampai dengan 10 januari 2010

pelayanan administrasi perpajakan dalam hal terjadi gangguan pada sistem informasi direktorat jenderal pajak (djp)

alokasi dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan panas bumi tahun anggaran 2010