Peraturan Pajak (Tax Guide)

beasiswa yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan

permintaan data pajak bumi dan bangunan antar kantor pelayanan pajak

bentuk formulir surat pemberitahuan masa pajak penghasilan final pasal 4 ayat (2), surat pemberitahuan masa pajak penghasilan pasal 15, pasal 22, pasal 23 dan/atau pasal 26 serta bukti pemotongan/pemungutannya

perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 181/pmk.03/2007 tentang bentuk dan isi surat pemberitahuan, serta tata cara pengambilan pengisian, penandatanganan, dan penyampaian surat pemberitahuan

penetapan harga patokan ekspor atas barang ekspor yang dikenakan bea keluar

petunjuk pelaksaan penyampaian surat pemberitahuan piutang pajak dalam rangka impor (sp3dri)

penetapan alokasi definitif pajak bumi dan bangunan bagian pemerintah pusat yang dibagikan kepada seluruh kabupaten dan kota tahun anggaran 2008

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 28 september sampai dengan 04 oktober 2009

kode nota penghitungan dan kode ketetapan per jenis pajak

ralat peraturan direktur jenderal pajak nomor per-50/pj./2009 tentang tata cara pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak dan tata cara penerbitan surat keputusan pemusatan tempat pajak pertambahan nilai terutang bagi pengusaha kena pajak yang tempat kegiatan usaha atau tempat pajak pertambahan nilai terutang di kawasan bebas

penyampaian ralat peraturan direktur jenderal pajak nomor per- 50/pj./2009 tentang tata cara pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak dan tata cara penerbitan surat keputusan pemusatan tempat pajak pertambahan nilai terutang bagi pengusaha kena pajak yang tempat kegiatan usaha atau tempat pajak pertambahan nilai terutang di kawasan bebas

penunjukan pemotong, tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 26 atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di indonesia, kecuali yang diatur dalam pasal 4 ayat (2) undang-undang pajak penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di indonesia

pengenaan bea masuk tindakan pengamanan terhadap impor produk paku

penetapan tarif bea masuk atas impor gula

pajak daerah dan retribusi daerah

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 21 september sampai dengan 27 september 2009

angka pengenal importir (api)

pelayanan pembayaran dan penyetoran penerimaan negara bukan pajak melalui bank devisa persepsi

penegasan tata cara penyampaian surat pemberitahuan dan/atau penyampaian pemberitahuan perpanjangan surat pemberitahuan tahunan secara elektronik (e-filing) melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi (asp)

tata cara pemberian bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan oleh industri perkapalan guna pembuatan dan/atau perbaikan kapal untuk tahun anggaran 2009

ketentuan ekspor dan impor minyak dan gas bumi

ketentuan ekspor kopi

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 14 september sampai dengan 20 september 2009

petunjuk pelaksanaan peraturan direktur jenderal pajak nomor per-20/pj/2013 tentang tata cara pendaftaran dan pemberian nomor pokok wajib pajak, pelaporan usaha dan pengukuhan pengusuha kena pajak, penghapusan nomor pokok wajib pajak dan pencabutan pengukuhan pengusaha kerja pajak, serta perubahan data dan pemindahan wajib pajak sebagaimana telah diubah dengan peraturan direktur jenderal pajak nomor per- 38/pj/2013

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 07 september sampai dengan 13 september 2009