Peraturan Pajak (Tax Guide)

hasil seleksi kantor pelayanan percontohan tingkat direktorat jenderal pajak tahun 2009

penyampaian peraturan direktur jenderal pajak nomor per- 50/pj/2009 tentang tata cara pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak dan tata cara penerbitan surat keputusan pemusatan tempat pajak pertambahan nilai terutang bagi pengusaha kena pajak yang tempat kegiatan usaha atau tempat pajak pertambahan nilai terutang di kawasan bebas

penjelasan mengenai ppn atas impor/penyerahan kapal tongkang

pengantar peraturan direktur jenderal pajak nomor per- 49/pj/2009 tentang tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan

petunjuk pelaksanaan penyelesaian keberatan pajak bumi dan bangunan

tata cara pembetulan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 07 september sampai dengan 13 september 2009

tata cara pemberian dan penetapan besaran kupon makanan dan/atau minuman bagi pegawai, kriteria dan tata cara penetapan daerah tertentu, dan batasan mengenai sarana dan fasilitas di lokasi kerja

perubahan atas undang-undang nomor 19 tahun 2012 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2013

perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 51/pmk.04/2008 tentang tata cara penetapan tarif, nilai pabean, dan sanksi administrasi, serta penetapan direktur jenderal bea dan cukai atau pejabat bea dan cukai

audit kepabeanan dan audit cukai

perubahan peraturan direktur jenderal pajak nomor per- 62/pj/2009 tentang pencegahan penyalahgunaan persetujuan penghindaran pajak berganda

ketentuan impor limbah non bahan berbahaya dan beracun (non b3)

tata cara penyampaian surat pemberitahuan tahunan bagi wajib pajak orang pribadi yang menggunakan formulir 1770s atau 1770ss secara e-filing melalui website direktorat jenderal pajak (www.pajak.go.id)

perubahan atas peraturan direktur jenderal pajak nomor per- 1/pj/2011 tentang tata cara pengajuan permohonan pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan pajak penghasilan oleh pihak lain

petunjuk pelaksanaan pemeriksaan bukti permulaan terhadap wajib pajak yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perpajakan

perlakuan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa konsultan di bidang periklanan

pengesahan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik paraguay mengenai pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan paspor dinas (agreement between the government of the republic of indonesia and the government of the republic of paraguay on visa exemption for diplomatic, official and service passports)

alokasi kurang bayar dana bagi hasil pajak tahun anggaran 2006, 2007, dan 2008 yang dialokasikan dalam undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2009 dan perubahannya

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 31 agustus sampai dengan 06 september 2009

perubahan atas peraturan menteri perdagangan nomor 10/m-dag/per/3/2009 tentang ekspor barang yang wajib menggunakan letter of credit

petunjuk pelaksanaan pembayaran dan penatausahaan penerimaan negara bukan pajak (pnbp) ekspor di kantor pelayanan utama bea dan cukai tanjung priok

pengesahan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik azerbaijan mengenai pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan paspor dinas (agreement between the government of the republic of indonesia and the government of the republic of azerbaijan on visa exemption for diplomatic and service passports)

tata cara penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan untuk kepentingan penerimaan negara

pengesahan persetujuan perdagangan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik uzbekistan (trade agreement between the government of the republic of indonesia and the government of the republic of uzbekistan)