Peraturan Pajak (Tax Guide)

penunjukan pegawai badan pengawasan keuangan dan pembangunan sebagai tenaga ahli pada direktorat jenderal pajak dan pembentukan tim gabungan djp-bpkp tahun 1998/1999

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 1 juni 2009 sampai dengan 7 juni 2009

jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada departemen hukum dan hak asasi manusia

petunjuk pelaksanaan koordinasi pemungutan pajak bumi dan bangunan

penetapan tarif bea masuk atas impor produk-produk susu tertentu

penetapan harga ekspor untuk penghitungan bea keluar

tata cara pemberian pembayaran secara berkala

tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan di bidang cukai

tata cara rekonsiliasi barang milik negara dalam rangka penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat

perubahan atas surat edaran direktur jenderal pajak nomor se- 01/pj.07/2007 tentang penegasan unit kerja direktorat jenderal pajak yang wajib menghadiri sidang banding dan gugatan di pengadilan pajak

penyampaian peraturan menteri keuangan nomor 55/pmk.03/2009 tentang bentuk, ukuran, dan warna benda materai

perubahan keempat atas peraturan gubernur nomor 3 tahun 2009 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2009

penjelasan surat edaran direktur jenderal pajak nomor se- 24/pj.42/1999 tanggal 31 maret 1999

tata cara penundaan pembayaran cukai

subsidi beras untuk masyarakat berpendapatan rendah tahun 2009

evaluasi penerimaan pbb dan bphtb tahun 1999/2000 sampai dengan triwulan i

perubahan atas peraturan direktur jenderal pajak nomor per- 31/pj/2009 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan/atau pajak penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi

jumlah bruto sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang nomor 36 tahun 2008

bentuk formulir surat pemberitahuan masa pajak penghasilan pasal 21 dan/atau pasal 26 dan bukti pemotongan/pemungutan pajak penghasilan pasal 21 dan/atau pasal 26

pelaksanaan permintaan informasi ke luar negeri dalam rangka pencegahan penghindaran dan pengelakan pajak

perlakuan pajak penghasilan atas penghasilan warga negara indonesia yang bekerja sebagai official pada badan-badan internasional dari perserikatan bangsa-bangsa

pedoman pelaksanaan anggaran penuntasan dan kesinambungan rehabilitasi dan rekonstruksi provinsi nanggroe aceh darussalam dan kepulauan nias sumatera utara tahun anggaran 2009

tata cara penerbitan surat keterangan bebas pembayaran pajak penghasilan yang bersifat final bagi wajib pajak badan, termasuk koperasi, yang usaha pokoknya melakukan transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 25 mei 2009 sampai dengan 31 mei 2009

penetapan harga patokan ekspor atas barang ekspor yang dikenakan bea keluar