Mitra Resmi DJPDistributor Resmi e-Meterai

Peraturan Pajak (Tax Guide)

Peraturan Pajak Terbaru dan Terlengkap di Indonesia

Daftar Peraturan Pajak Terbaru

Urutkan:

perubahan kedua atas peraturan direktur jenderal pajak nomor 16/pj/2005 tentang tata cara pemberian pengurangan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan


27 Apr 2009
84

penyampaian peraturan direktur jenderal pajak nomor 30/pj/2009 tentang tata cara pemberian pengecualian dari kewajiban pembayaran atau pemungutan pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan


27 Apr 2009
30

tata cara pemberian bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan alat tulis berupa ballpoint untuk tahun anggaran 2009


27 Apr 2009
63

pencabutan izin praktek konsultan pajak atas nama konsultan pajak yang meninggal dunia atau telah mencapai usia 70 (tujuh puluh) tahun


27 Apr 2009
89

tata cara penatausahaan wajib pajak dan/atau pengusaha kena pajak dalam rangka pemindahan wajib pajak dan/atau pengusaha kena pajak ke kantor pelayanan pajak wajib pajak besar orang pribadi


27 Apr 2009
125

tata cara pemberian bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan oleh industri pembuatan sorbitol untuk tahun anggaran 2009


24 Apr 2009
64

tata cara pemberian bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna perbaikan dan pemeliharaan pesawat terbang untuk tahun anggaran 2009


24 Apr 2009
62

perubahan atas keputusan menteri keuangan nomor 161/kmk.01/2007 tentang kode kantor wilayah direktorat jenderal pajak dan kantor pelayanan pajak


24 Apr 2009
80

tata cara pemberian bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan komponen untuk pembangkit listrik tenaga uap untuk tahun anggaran 2009


24 Apr 2009
52

tata cara pemberian bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan bagian tertentu alat besar dan/atau perakitan alat besar oleh industri alat besar untuk tahun anggaran 2009


24 Apr 2009
76

tata cara pemberian bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan kemasan infus untuk tahun anggaran 2009


24 Apr 2009
91

pelekatan pita cukai hasil tembakau dan minuman mengandung etil alkohol


24 Apr 2009
80

petunjuk pelaksanaan pemungutan bea masuk tindakan pengamanan


24 Apr 2009
24

pencabutan keputusan menteri keuangan republik indonesia nomor kep-230/pj.42/2006 tanggal 11 agustus 2006 tentang persetujuan pemberian izinuntuk menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa inggris dan mata uang dollar amerika serikat


24 Apr 2009
72

peraturan menteri keuangan tentang pemotongan pajak penghasilan pasal 26 atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di indonesia, kecuali yang diatur dalam pasal 4 ayat (2) undang-undang pajak penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di indonesia


24 Apr 2009
69

tata cara pemberian bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan oleh industri telematika untuk tahun anggaran 2009


24 Apr 2009
53

alokasi sementara dana bagi hasil cukai hasil tembakau tahun anggaran 2009


23 Apr 2009
81

penghapusan piutang pajak pada kantor wilayah direktorat jenderal pajak jawa tengah i


22 Apr 2009
59

pembentukan atau pemupukan dana cadangan yang boleh dikurangkan sebagai biaya


22 Apr 2009
120
PPh, KUP

penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja


22 Apr 2009
17

penetapan harga patokan ekspor (hpe) atas barang ekspor tertentu


22 Apr 2009
50

pemberian diskon bagi pemilik kartu npwp


22 Apr 2009
99

sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan


22 Apr 2009
48

penyempurnaan tata cara pengenaan pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan


22 Apr 2009
146

sanksi administratif berupa denda dan tata cara penagihannya terhadap perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, atau perusahaan penunjang usaha asuransi


21 Apr 2009
58