Mitra Resmi DJPDistributor Resmi e-Meterai

Peraturan Pajak (Tax Guide)

Peraturan Pajak Terbaru dan Terlengkap di Indonesia

Daftar Peraturan Pajak Terbaru

Urutkan:

penetapan alokasi dana tambahan dana alokasi umum tahun 2008 kabupaten manokwari


02 Mar 2009
55

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 02 maret 2009 sampai dengan 08 maret 2009


02 Mar 2009
37

perubahan peraturan direktur jenderal pajak nomor per- 43/pj/2008 tentang pojok pajak dan mobil pajak


27 Feb 2009
31

sistem akuntansi hibah


27 Feb 2009
55

pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan/atau pajak penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi


27 Feb 2009
86

penetapan institut agama islam negeri walisongo semarang pada departemen agama sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum


27 Feb 2009
101

penerapan treasury national pooling pada rekening bendahara pengeluaran


27 Feb 2009
65

perubahan atas peraturan direktur jenderal pajak nomor 56/pj/2009 tentang tata cara pengajuan dan penyelesaian permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi pajak bumi dan bangunan, dan pengurangan atau pembatalan surat pemberitahuan pajak terutang, surat ketetapan pajak pajak bumi dan bangunan, dan surat tagihan pajak bumi pajak bumi dan bangunan, yang tidak benar


27 Feb 2009
43

penghargaan menteri keuangan kepada kantor pelayanan di lingkungan departemen keuangan sebagai kantor pelayanan percontohan tahun 2008


26 Feb 2009
67

ralat peraturan menteri keuangan nomor 35/pmk.011/2009 tentang bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan oleh industri telematika untuk tahun anggaran 2009


26 Feb 2009
72

bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan oleh industri perkapalan guna pembuatan dan/atau perbaikan kapal untuk tahun anggaran 2009


26 Feb 2009
22

bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan oleh industri pembuatan sorbitol untuk tahun anggaran 2009


26 Feb 2009
68

bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan bagian tertentu alat besar dan/atau perakitan alat besar oleh industri alat besar untuk tahun anggaran 2009


26 Feb 2009
70

kebijakan pengawasan intern departemen keuangan tahun 2009


26 Feb 2009
59

perubahan kedua atas peraturan menteri keuangan nomor 217/pmk.08/2008 tentang penjualan surat utang negara dalam valuta asing di pasar perdana internasional


26 Feb 2009
54

bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan kemasan infus untuk tahun anggaran 2009


26 Feb 2009
60

bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan alat tulis berupa ballpoint untuk tahun anggaran 2009


26 Feb 2009
68

bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan oleh industri pembuatan methyltin mercaptide untuk tahun anggaran 2009


26 Feb 2009
25

tata cara pemberian bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan komponen kendaraan bermotor untuk tahun anggaran 2009


26 Feb 2009
63

tata cara pemberian bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan komponen elektronika untuk tahun anggaran 2009


26 Feb 2009
88

perkiraan alokasi dana bagi hasil bea perolehan hak atas tanah dan bangunan bagian daerah tahun anggaran 2009


25 Feb 2009
69

penegasan sehubungan dengan peraturan direktur jenderal pajak nomor per-7/pj/2008 tentang perubahan atas peraturan direktur jenderal pajak nomor per-24/pj/2008 tentang surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan dan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi beserta petunjuk pengisiannya


25 Feb 2009
41

bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan oleh industri telematika untuk tahun anggaran 2009


25 Feb 2009
70

biaya koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait dalam rangka pemungutan pajak tahun anggaran 2009


25 Feb 2009
68

perkiraan alokasi dana bagi hasil pajak bumi dan bangunan bagian daerah tahun anggaran 2009


25 Feb 2009
24