Peraturan Pajak (Tax Guide)

penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau dan sanksi atas penyalahgunaan alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau

revisi rincian rencana penerimaan pbb dan bphtb tahun anggaran 2009

perubahan ketiga atas keputusan jenderal pajak nomor kep- 549/pj./2000 tentang saat pembuatan, bentuk, ukuran, pengadaan, tata cara penyampaian, dan tata cara pembetulan faktur pajak standar

perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 9/pmk.03/2013 tentang tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan

pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga obligasi

perkiraan alokasi tambahan dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan gas bumi untuk provinsi nanggroe aceh darussalam tahun anggaran 2009

perkiraan alokasi dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan gas bumi tahun anggaran 2009

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 9 februari 2009 sampai dengan 15 februari 2009

perkiraan alokasi dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan gas bumi dalam rangka otonomi khusus di provinsi papua barat tahun anggaran 2009

perpanjangan masa pelekatan pita cukai hasil tembakau dari tahun anggaran 1999/2000

bantuan atau sumbangan termasuk zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan

persyaratan dan tindakan karantina tumbuhan untuk pemasukan hasil tumbuhan hidup berupa sayuran umbi lapis segar ke dalam wilayah negara republik indonesia

pajak penghasilan atas penghasilan dari transaksi derivatif berupa kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa

pajak penghasilan atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi

perubahan keduabelas atas keputusan menteri keuangan nomor 89/kmk.04/2002 tentang tata cara pemberian pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di indonesia

perubahan ketiga atas keputusan menteri keuangan nomor 516/kmk.04/2000 tentang tata cara penentuan besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

pelayanan kepada wajib pajak sehubungan dengan akan berakhirnya program sunset policy dan penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan (spt tahunan pph)

pengantar peraturan direktur jenderal pajak nomor per- 9/pj/2009 tentang tempat dan cara lain pengambilan spt

tata cara pemberian pengecualian dari kewajiban pembayaran atau pemungutan pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan

pengantar peraturan direktur jenderal pajak nomor per- 4/pj/2008 tentang petunjuk pelaksanaan pencatatan bagi wajib pajak orang pribadi

penyampaian peraturan direktur jenderal pajak nomor per- 33/pj/2009 tentang perlakuan pajak penghasilan atas penghasilan berupa royalti dari hasil karya sinematografi

penerbitan dan penjualan surat berharga syariah negara di pasar perdana dalam negeri dengan cara lelang

pedoman akuntansi piutang pajak

pelunasan cukai dan pelekatan pita cukai

perubahan atas peraturan direktur jenderal pajak nomor per- 24/pj/2008 tentang surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan dan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi beserta petunjuk pengisiannya