Peraturan Pajak (Tax Guide)

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, bea keluar, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 24 januari 2024 sampai dengan 30 januari 2024

penerapan secara penuh (mandatory) kesepakatan pengakuan timbal balik operator ekonomi bersertifikat (mutual recognition arrangement on authorized economic operator) antara direktorat jenderal bea dan cukai dengan the customs and excise department of the government of the hong kong special administrative region of the people’s republic of china

bentuk dan tata cara pembuatan bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 dan/atau pajak penghasilan pasal 26 serta bentuk, isi, tata cara pengisian, dan tata cara penyampaian surat pemberitahuan masa pajak penghasilan pasal 21 dan/atau pajak penghasilan pasal 26

perubahan kedua atas peraturan direktur jenderal bea dan cukai nomor per-3/bc/2022 tentang petunjuk teknis penundaan pembayaran cukai untuk pengusaha pabrik atau importir barang kena cukai yang melaksanakan pelunasan dengan cara pelekatan pita cukai

pemberitahuan pemutakhiran aplikasi e-form spt tahunan pembetulan untuk mengakomodir penginputan skppkp sebelum tahun pajak 2022

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, bea keluar, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 17 januari 2024 sampai dengan 23 januari 2024

tata cara perencanaan, pengalokasian, pencairan, pertanggungjawaban, dan pengawasan anggaran yang bersumber dari dana penerimaan negara bukan pajak misi pemeliharaan perdamaian

penerapan secara penuh (mandatory) kesepakatan pengakuan timbal balik operator ekonomi bersertifikat (mutual recognition arrangement on authorized economic operator) antara direktorat jenderal bea dan cukai dengan the korea customs service of the republic of korea

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, bea keluar, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 10 januari 2024 sampai dengan 16 januari 2024

tarif layanan badan layanan umum rumah sakit bhayangkara pada kepolisian negara republik indonesia

tata cara perhitungan persentase tertentu atas peningkatan belanja subsidi energi dan/atau kompensasi yang dikenakan terhadap kenaikan penerimaan negara bukan pajak sumber daya alam yang dibagihasilkan

pajak daerah dan retribusi daerah

tata cara penetapan tarif cukai minuman yang mengandung etil alkohol

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, bea keluar, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 3 januari 2024 sampai dengan 9 januari 2024

tata cara pembayaran perjanjian dalam valuta asing yang dananya bersumber dari rupiah murni

harmonisasi kebijakan fiskal nasional

perubahan kedua atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik

rencana induk pengembangan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas batam, bintan, dan karimun

penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa

petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan orang pribadi

tata cara pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dan kewajiban pelaporan usaha untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak

pengenaan bea masuk tindakan pengamanan terhadap impor produk kertas sigaret dan kertas plug wrap non-porous

perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 45/pmk.010/2022 tentang penetapan tarif bea masuk dalam kerangka kerja mengenai kerja sama ekonomi menyeluruh antar pemerintah negara-negara anggota perhimpunan bangsa-bangsa asia tenggara dan republik korea (asean-korea free trade area)

perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 51/pmk.06/2021 tentang pengelolaan barang milik negara yang berasal dari aset eks kepabeanan dan cukai

tarif bunga sebagai dasar penghitungan sanksi administratif berupa bunga dan pemberian imbalan bunga periode 1 januari 2024 sampai dengan 31 januari 2024