Peraturan Pajak (Tax Guide)

penerapan organisasi, tata kerja dan saat mulai beroperasinya kantor wilayah direktorat jenderal pajak sumatera barat dan jambi, kantor wilayah direktorat jenderal pajak bengkulu dan lampung, kantor wilayah direktorat jenderal pajak kalimantan selatan dan tengah, dan kantor wilayah direktorat jenderal pajak kalimantan barat, serta kantor pelayanan pajak pratama dan kantor pelayanan, penyuluhan dan konsultasi perpajakan dilingkungan kantor wilayah direktorat jenderal pajak nanggroe aceh darussalam, kantor wilayah direktorat jenderal pajak sumatera utara ii, kantor wilayah direktorat jenderal pajak sumatera barat dan jambi, kantor wilayah direktorat jenderal pajak sumatera selatan dan kepulauan bangka belitung, dan kantor wilayah direktorat jenderal pajak bengkulu dan lampung

tata cara penatausahaan pajak pertambahan nilai yang ditanggung pemerintah atas penyerahan minyak goreng sawit di dalam negeri

penetapan tarif bea masuk atas impor produk olahan tembakau

mekanisme pajak penghasilan ditanggung pemerintah dan penghitungan penerimaan negara bukan pajak atas hasil pengusahaan sumber daya panas bumi untuk pembangkitan energi/listrik tahun anggaran 2009

perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 129/pmk.011/2007 tentang penetapan tarif bea masuk atas barang impor dalam skema common effective preferential tariff (cept)

penetapan surveyor sebagai pelaksana verifikasi atau penelusuran teknis impor produk tertentu

penyelenggaraan usaha perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi

jasa penilai publik

tata cara perhitungan, penyediaan, pencairan, dan pertanggungjawaban dana apbn yang kegiatannya dilaksanakan oleh pt asabri (persero)

bentuk dan isi formulir surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 1 september 2008 sampai dengan 7 september 2008

penegasan kewajiban menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (lhkpn)

pengaturan administrasi kepegawaian terkait dengan persiapan penerapan sistem administrasi perpajakan modern pada kantor wilayah direktorat jenderal pajak dan pembentukan kantor pelayanan pajak pratama di luar pulau jawa dan bali

tata cara perhitungan, penyediaan pencairan dan pertanggungiawaban dana apbn yang kegiatannya dilaksanakan oleh pt taspen (persero)

pencabutan surat edaran direktur jenderal pajak dan surat penegasan tentang penggunaan metode q.q. pada faktur pajak standar

pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan / atau bangunan, dan perjanjian pengikatan jual beliatas tanah dan / atau bangu nan beserta perubahannya

uraian tugas auditor, ketua auditor, pengendali teknis audit, dan pengawas mutu audit bea dan cukai

penyampaian dan pemonitoran pelaksanaan peraturan menteri keuangan nomor 43/pmk.03/2008 tentang penggunaan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha beserta peraturan pelaksanaannya

batas maksimal jumlah kumulatif defisit anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah, batas maksimal defisit anggaran pendapatan dan belanja daerah masing-masing daerah, dan batas maksimal kumulatif pinjaman daerah tahun anggaran 2009

keringan retribusi perizinan pembangunan rumah susun

perubahan atas peraturan menteri perindustrian nomor 43/m- ind/per/7/2008 tentang penetapan kelompok industri yang dapat memanfaatkan tarif bea masuk dengan skema user specific duty free scheme (usdfs) dalam rangka persetujuan antara republik indonesia dan jepang mengenai suatu kemitraan ekonomi

penatausahaan nomor rekening kas negara q.q. pbb pada bank persepsi dalam rangka penyusunan tabel relasi untuk bank tempat pembayaran (tp) elektronik

perubahan peraturan direktur jenderal pajak nomor 25/pj/2008 tentang bentuk dan isi nota penghitungan, surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak

penyampaian peraturan direktur jenderal pajak nomor 33/pj/2008 tentang perubahan peraturan direktur jenderal pajak nomor 25/pj/2008 tentang bentuk dan isi nota penghitungan, surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak

tata cara pembayaran dan pelimpahan hasil penerimaan pbb melalui fasilitas perbankan elektronik untuk tempat pembayaran (tp) elektronik