Peraturan Pajak (Tax Guide)

ketentuan ekspor kopi

perubahan ketiga atas peraturan menteri perdagangan nomor 12/m-dag/per/6/2005 tentang ketentuan ekspor rotan

penetapan harga patokan ekspor (hpe) atas barang ekspor tertentu

standar konversi

penunjukan bank operasional iii pajak bumi dan bangunan

perubahan atas peraturan menteri perdagangan nomor 10/m-dag/per/6/2005 tentang ketentuan ekspor dan impor intan kasar

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 14 juli 2008 sampai dengan 20 juli 2008

organisasi dan tata kerja departemen keuangan

perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 16/pmk.07/2009 tentang perkiraan alokasi tambahan dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan gas bumi untuk provinsi nanggroe aceh darussalam tahun anggaran 2009

tentang petunjuk pelaksanaan penetapan tarif bea masuk dalam rangka persetujuan antara republik indonesia dan jepang mengenai suatu kemitraan ekonomi

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 7 juli 2008 sampai dengan 13 juli 2008

penunjukan bank operasional iii bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 100/pmk.01/2008 tentang organisasi dan tata kerja departemen keuangan

pedoman umum pelaksanaan pengadaan barang dan jasa badan usaha milik negara

usaha mikro, kecil, dan menengah

perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 99/pmk.05/2008 tentang pedoman pengelolaan dana bergulir pada kementrian negara/lembaga

pelimpahan wewenang penerbitan surat kuasa umum pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan kepada kepala kantor pelayanan perbendaharaan negara

perubahan atas peraturan direktur jenderal pajak nomor per- 116/pj./2007 tentang ekstensifikasi wajib pajak orang pribadi melalui pendataan objek pajak bumi dan bangunan

pedoman penunjukkan supervisor dan ketua tim pemeriksa pajak

penetapan tarif bea masuk dengan skema user specific duty free scheme (usdfs) dalam rangka persetujuan antara republik indonesia dan jepang mengenai suatu kemitraan ekonomi

penetapan tarif bea masuk dalam rangka persetujuan antara republik indonesia dan jepang mengenai suatu kemitraan ekonomi

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 30 juni 2008 sampai dengan 6 juli 2008

tata cara pemberian npwp, penerimaan dan pengolahan spt tahunan pph, penghapusan sanksi administrasi, penghentian pemeriksaan, dan pengadministrasian laporan terkait dengan pelaksanaan pasal 37a undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan

tata cara pelayanan dan pengawasan penggunaan tarif bea masuk dalam rangka user specific duty free scheme (usdfs) berdasarkan persetujuan antara republik indonesia dan jepang mengenai suatu kemitraan ekonomi

modalitas penurunan tarif bea masuk dalam rangka persetujuan antara republik indonesia dan jepang mengenai suatu kemitraan ekonomi