Peraturan Pajak (Tax Guide)

tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan wajib pajak orang pribadi

penghapusan piutang di bidang kepabeanan dan cukai

tarif bunga sebagai dasar penghitungan sanksi administratif berupa bunga dan pemberian imbalan bunga periode 1 januari 2024 sampai dengan 31 januari 2024

perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 51/pmk.06/2021 tentang pengelolaan barang milik negara yang berasal dari aset eks kepabeanan dan cukai

tarif cukai etil alkohol, minuman yang mengandung etil alkohol, dan konsentrat yang mengandung etil alkohol

perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 45/pmk.010/2022 tentang penetapan tarif bea masuk dalam kerangka kerja mengenai kerja sama ekonomi menyeluruh antar pemerintah negara-negara anggota perhimpunan bangsa-bangsa asia tenggara dan republik korea (asean-korea free trade area)

penunjukan majelis hakim untuk memeriksa dan memutus sengketa pajak berdasarkan klasifikasi wilayah dan penetapan tempat sidang

susunan majelis hakim dan hakim tunggal untuk memeriksa dan memutus sengketa pajak pada pengadilan pajak

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, bea keluar, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 27 desember 2023 sampai dengan 02 januari 2024

pembagian tugas seksi pada subdirektorat pengembangan sistem informasi direktorat informasi kepabeanan dan cukai, subdirektorat pengawasan kepatuhan dan investigasi internal, subdirektorat penjaminan kualitas, dan subdirektorat pengelolaan kinerja direktorat kepatuhan internal

tata cara penetapan pendayagunaan dan kriteria sistem informasi persediaan berbasis komputer (it inventory) bagi badan usaha atau pelaku usaha di kawasan ekonomi khusus

tata laksana pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas melalui barang kiriman

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, bea keluar, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 20 desember 2023 sampai dengan 26 desember 2023

tata cara pemungutan, pemotongan, dan penyetoran pajak rokok

biaya operasional pemungutan pajak bumi dan bangunan

tata cara pengecualian pembayaran pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya dan pembebasan dari pemungutan pajak penghasilan atas penjualan rumah tinggal atau hunian yang tergolong sangat mewah di kawasan ekonomi khusus pariwisata

perubahan ketiga atas peraturan direktur jenderal bea dan cukai nomor per-01/bc/2016 tentang tata laksana pusat logistik berikat

penggunaan nomor induk kependudukan sebagai nomor pokok wajib pajak atau nomor pokok wajib pajak dengan format 16 (enam belas) digit secara terbatas pada sistem aplikasi keuangan tingkat instansi dan sistem perbendaharaan dan anggaran negara

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, bea keluar, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 13 desember 2023 sampai dengan 19 desember 2023

perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 112/pmk.03/2022 tentang nomor pokok wajib pajak bagi wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan, dan wajib pajak instansi pemerintah

ketentuan impor barang pekerja migran indonesia

operator ekonomi bersertifikat (authorized economic operator)

pengajuan keberatan dan perpanjangan surat keputusan penetapan berlokasi usaha di daerah tertentu setelah berakhirnya keadaan kahar akibat pandemi corona virus disease 2019 (covid-19)

petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis jabatan fungsional di bidang keuangan negara

tata cara pemberian fasilitas pajak pertambahan nilai tidak dipungut atas penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis berupa anode slime dan/atau emas granula dan tata cara pembayaran pajak pertambahan nilai yang telah mendapat fasilitas tidak dipungut dan dipindahtangankan serta pengenaan sanksi atas keterlambatan pembayaran pajak pertambahan nilai