Peraturan Pajak (Tax Guide)

ketentuan dan tata cara verifikasi industri bagi industri yang memanfaatkan fasilitas keringanan dan atau pembebasan bea masuk

penyampaian keputusan direktur jenderal pajak nomor kep- 111/pj./2008 tentang rencana strategis direktorat jenderal pajak tahun 2008-2012

penyampaian peraturan menteri keuangan nomor 08/pmk.03/2008 tentang perubahan keempat atas keputusan menteri keuangan nomor 254/kmk.03/2001 tentang penunjukan pemungut pajak penghasilan pasal 22, sifat dan besarnya pungutan serta tata cara penyetoran dan pelaporannya

pengumuman

penetapan tarif bea masuk dalam rangka asean-korea free trade area (ak-fta)

perubahan kesembilan atas keputusan direktur jenderal pajak nomor kep-297/pj/2002 tentang pelimpahan wewenang direktur jenderal pajak kepada para pejabat di lingkungan direktorat jenderal pajak

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 03 maret 2008 sampai dengan 09 maret 2008

tindak lanjut keputusan direktur jenderal pajak nomor kep- 06/pj./2008 tentang distribusi rencana penerimaan pph non migas, ppn & ppn bm, pajak lainnya, serta pbb dan bphtb tahun anggaran 2008

persetujuan penggunaan sebagai dana penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari iuran badan usaha penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak dan pengangkutan gas bumi melalui pipa pada badan pengatur

pengesahan persetujuan mengenai kerja sama ekonomi dan teknik antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik kolombia (agreement on economic and technical cooperation between the government of the republic of indonesia and the government of the republic of colombia)

pengenaan bea masuk anti dumping terhadap impor hot rolled coil dari negara china, india, rusia, taiwan dan thailand

penyampaian peraturan direktur jenderal pajak nomor 5/pj/2008 tentang perubahan atas keputusan direktur jendearl pajak nomor kep-153/pj./2002 tentang penetapan bentuk, ukuran, warna, isi, dan teks stiker lunas pajak pertambahan nilai, dan dasar pengenaan pajak untuk menghitung pajak pertambahan nilai atas penyerahan produk rekaman gambar dan penunjukan asosiasi yang memberikan rekomendasi untuk penebusan stiker lunas pajak pertambahan nilai serta tata cara penebusan dan pelaporannya

pemindahan pegawai di lingkungan direktorat jenderal bea dan cukai

penyampaian peraturan direktur jenderal pajak nomor 4/pj/2008 tentang perubahan kedua atas keputusan direktur jenderal pajak nomor kep-81/pj./2004 tentang pajak pertambahan nilai atas penyerahan produk rekaman suara

penyampaian peraturan menteri keuangan nomor 167/pmk.03/2007 tentang penunjukan tempat dan tata cara pembayaran pajak bumi dan bangunan

pengesahan agreement on trade in services of the framework agreement on comprehensive economic co-operation between the association of southeast asian nations and the people's republic of china (persetujuan perdagangan jasa dalam persetujuan kerangka kerja mengenai kerja sama ekonomi menyeluruh antara negara-negara anggota asosiasi bangsa- bangsa asia tenggara dan republik rakyat china)

besar santunan dan iuran wajib dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang alat angkutan penumpang umum di darat, sungai/danau, ferry/penyeberangan, laut dan udara

penetapan perkiraan alokasi dana bagi hasil bea perolehan hak atas tanah dan bangunan bagian daerah tahun anggaran 2008

penetapan perkiraan alokasi dana bagi hasil pajak bumi dan bangunan bagian daerah tahun anggaran 2008

penetapan pejabat dan/atau tenaga ahli yang dapat memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan negara

perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 620/pmk.03/2004 tentang jenis barang kena pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang dikenakan pajak penjualan atas barang mewah

petunjuk pelaksanaan pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atas impor gandum dan tepung gandum/terigu

perubahan atas peraturan menteri pertanian nomor 90/permentan/ot.140/12/2011 tentang perubahan atas peraturan menteri pertanian nomor 18/permentan/ot.140/2/2008 tentang persyaratan dan tindakan karantina tumbuhan untuk pemasukan hasil tumbuhan hidup berupa sayuran umbi lapis segar ke dalam wilayah negara republik indonesia

penetapan harga patokan ekspor (hpe) atas barang ekspor tertentu

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 25 februari 2008 sampai dengan 02 maret 2008