Peraturan Pajak (Tax Guide)

perubahan kedua atas keputusan menteri keuangan nomor 516/kmk.04/2000 tentang tata cara penentuan besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

penegasan tata laksana pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari gudang berikat

penanganan terhadap perusahaan pengguna fasilitas tempat penimbunan berikat yang di indikasikan akan tutup atau melakukan tindak pidana kepabeanan dan / atau cukai

perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 34/pmk.05/2008 tentang tarif layanan badan layanan umum lembaga pengelola dana bergulir koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah pada kementerian negara koperasi dan usaha kecil dan menengah

laporan pemberian penundaan pembayaran cukai atas pemesanan pita cukai hasil tembakau

perubahan keempat atas keputusan menteri keuangan nomor 155/kmk.03/2001 tentang pelaksanaan pajak pertambahan nilai yang dibebaskan atas impor dan/atau penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 18 februari 2008 sampai dengan 24 februari 2008

perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 108/pmk.08/2007 tentang sistem dealer utama

tata cara pembetulan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan

pembebasan bea masuk atas impor persenjataan, amunisi, perlengkapan militer dan kepolisian, termasuk suku cadang, serta barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang yang dipergunakan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara

penundaan pelunasan kekurangan pembayaran bea masuk dan/atau sanksi administrasi berupa denda

penyampaian peraturan direktur jenderal pajak nomor per- 31/pj/2010 tentang tata cara penetapan pengusaha kena pajak berisiko rendah

pembebasan bea masuk atas impor barang pindahan

tata cara pemberian fasilitas dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai atas impor dan/atau penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis dan tata cara pembayaran pajak pertambahan nilai barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis yang telah dibebaskan serta pengenaan sanksi

perubahan kedua atas keputusan direktur jenderal pajak nomor kep-81/pj./2004 tentang pajak pertambahan nilai atas penyerahan produk rekaman suara

pemindahan tempat terdaftar wajib pajak dan atau tempat melaporkan usaha pengusaha kena pajak pada kantor pelayanan pajak di lingkungan kantor wilayah direktorat jenderal pajak jakarta barat

penetapan tarif bea masuk atas impor beras

data realisasi penerimaan cukai hasil tembakau

bentuk, isi, dan tata cara penyampaian surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai (spt masa ppn) dalam bentuk formulir kertas (hard copy) bagi pengusaha kena pajak yang dikukuhkan di kpp pratama, dalam rangka pengolahan data dan dokumen di pusat pengolahan data dan dokumen perpajakan

ralat rincian rencana penerimaan pbb tahun 1997/1998

pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atas impor dan/atau penyerahan dalam negeri gandum pos tarif 1001.90.19.00

ralat atas surat edaran direktur jenderal pajak nomor se-41/pj./2007 tentang penyampaian peraturan direktur jenderal pajak nomor per-136/pj./2007 tentang tata cara penatausahaan pajak pertambahan nilai yang dibayar oleh pemerintah atas penyerahan minyak goreng curah di dalam negeri

persyaratan serta pelaksanaan hak dan kewajiban seorang kuasa

perubahan keputusan bersama menteri agama, menteri tenaga kerja dan transmigrasi, dan menteri negara pendayagunaan aparatur negara republik indonesia nomor: 55 tahun 2007, nomor: kep. 222/men/v/2007, nomor: skb/03/m.pan/5/2007 tentang hari-hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2008

tata cara pelaksanaan penagihan dengan surat paksa dan pelaksanaan penagihan seketika dan sekaligus