Peraturan Pajak (Tax Guide)

penilaian barang milik negara

reformasi birokrasi departemen keuangan tahun anggaran 2008

penetapan upah minimum provinsi (ump) lampung tahun 2008

bentuk, isi, dan tata cara penyampaian surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai (spt masa ppn) dalam bentuk formulir kertas (hard copy) bagi pengusaha kena pajak yang dikukuhkan di kpp pratama jakarta gambir dua, kpp pratama jakarta gambir tiga, dan kpp pratama jakarta tanah abang satu dalam rangka uji coba pengolahan data dan dokumen di kantor pusat pengolahan data dan dokumen perpajakan

tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak

tata cara penetapan wajib pajak dengan kriteria tertentu dalam rangka pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 31 desember 2007 sampai dengan 6 januari 2008

tata cara penerbitan surat tagihan pajak

tata cara perizinan dan pelaporan bagi bank perkreditan rakyat dan bank perkreditan rakyat syariah yang melakukan kegiatan usaha sebagai pedagang valuta asing

penerbitan surat ketetapan pajak atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak terhadap wajib pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan

sertifikasi auditor, ketua auditor, pengendali teknis audit dan pengawas mutu audit

bentuk dan isi surat pemberitahuan, serta tata cara pengambilan pengisian, penandatanganan, dan penyampaian surat pemberitahuan

tata cara pembukaan dan pengelolaan rekening milik bendahara umum negara

upah minimum provinsi (ump) sulawesi utara tahun 2008

tata cara pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang

tata cara penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan

jangka waktu pelunasan surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, dan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, serta surat keputuan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding, dan putusan peninjauan kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah bagi wajib pajak usaha kecil dan wajib pajak di daerah tertentu

pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atas impor barang untuk kegiatan usaha eksplorasi hulu minyak dan gas bumi serta panas bumi

wajib pajak tertentu yang dikecualikan dari pengenaan sanksi administrasi berupa denda karena tidak menyampaikan surat pemberitahuan dalam jangka waktu yang ditentukan

perubahan atas keputusan menteri keuangan nomor 347a/kmk.017/2000 tentang pengelolaan rekening pembangunan daerah

penetapan tarif bea masuk atas impor platform pengeboran atau produksi terapung atau dibawah air

perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 65/pmk.04/2007 tentang pengusaha pengurusan jasa kepabeanan

perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 75 tahun2005 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada departemen hukum dan hak asasi manusia

tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan

penurunan tarif pajak penghasilan bagi wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka