Mitra Resmi DJPDistributor Resmi e-Meterai

Peraturan Pajak (Tax Guide)

Peraturan Pajak Terbaru dan Terlengkap di Indonesia

Daftar Peraturan Pajak Terbaru

Urutkan:

perubahan atas peraturan direktur jenderal bea dan cukai nomor p-38/bc/2007 tentang tatakerja pengeluaran barang impor dari kawasan pabean untuk ditimbun di tempat penimbunan berikat dengan menggunakan sistem pertukaran data elektronik


30 Okt 2007
42

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 29 oktober sampai dengan 04 november 2007


29 Okt 2007
63

pembentukan panitia peresmian modernisasi kantor wilayah djp di yogyakarta dan kantor wilayah djp jawa tengah ii, serta pembentukan kantor pelayanan pajak pratama dan kantor pelayanan, penyuluhan dan konsultasi perpajakan di lingkungan kantor wilayah djp di yogyakarta, kantor wilayah djp jawa tengah i, dan kantor wilayah djp jawa tengah ii, sekaligus peresmian gedung kantor wilayah djp di yogyakarta


29 Okt 2007
43

penetapan upah minimum provinsi (ump) dan upah minimum sektoral provinsi(umsp) kalimantan barat tahun 2008


26 Okt 2007
71

barang tertentu yang ekspornya wajib disertai surat keterangan asal (certificate of origin)


25 Okt 2007
13

penetapan harga patokan ekspor (hpe) atas barang ekspor tertentu


25 Okt 2007
43

penegasan atas pelaksanaan penataan ulang fungsi pemeriksaan pajak


25 Okt 2007
34

persyaratan serta pelaksanaan hak dan kewajiban seorang kuasa


24 Okt 2007
20

penetapan upah minimum provinsi


24 Okt 2007
59

pengurusan piutang negara


24 Okt 2007
88

penetapan upah minimum kabupaten/kota


24 Okt 2007
24

jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada badan koordinasi survei dan pemetaan nasional


24 Okt 2007
33

penetapan tarif bea masuk atas barang impor dalam rangka skema common effective preferential tariff (cept)


24 Okt 2007
41

perubahan ketujuh atas keputusan presiden nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah


24 Okt 2007
69

instansi penerbit surat keterangan asal dan pejabat penandatangan surat keterangan asal


22 Okt 2007
49

ketentuan pelaksanaan pemberlakuan dan penerbitan surat keterangan asal (certificate of origin) untuk barang ekspor indonesia


22 Okt 2007
68

perlakuan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah atas pelaksanaan proyek pemerintah untuk rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat provinsi nanggroe aceh darussalam dan kepulauan nias provinsi sumatera utara paska bencana alam gempa bumi dan tsunami yang dibiayai hibah luar negeri


22 Okt 2007
28

penetapan upah minimum provinsi dan upah minimum sektoral provinsi sulawesi tenggara tahun 2008


22 Okt 2007
78

perubahan keempat atas peraturan menteri dalam negeri nomor 15 tahun 2007 tentang penghitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor yang belum tercantum dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 9 tahun 2007 tentang penghitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor tahun 2007


22 Okt 2007
68

upah minimum provinsi jawa barat tahun 2008


22 Okt 2007
32

upah minimum provinsi (ump) dan upah minimum sektoral provinsi (umsp) tahun 2008 di provinsi kalimantan tengah


12 Okt 2007
72

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 15 oktober sampai dengan 28 oktober 2007


11 Okt 2007
55

tata cara penatausahaan penerimaan pajak bumi dan bangunan sektor pertambangan minyak bumi dan gas bumi dan energi panas bumi


11 Okt 2007
51

pengangkatan koordinator pelaksana di lingkungan direktorat jenderal bea dan cukai departemen keuangan


11 Okt 2007
29

penunjukan bank operasional iii bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (bphtb)


10 Okt 2007
48