Peraturan Pajak (Tax Guide)

perubahan atas keputusan direktur jenderal pajak nomor kep- 11/pj./2007 tentang penambahan wajib pajak tertentu yang terdaftar dan melaporkan usahanya pada kantor pelayanan pajak wajib pajak besar satu dan kantor pelayanan pajak wajib pajak besar dua

tempat pendaftaran dan pelaporan usaha bagi wajib pajak tertentu pada kantor pelayanan pajak madya sidoarjo

tempat pendaftaran dan pelaporan usaha bagi wajib pajak tertentu pada kantor pelayanan pajak madya malang

tempat pendaftaran dan pelaporan usaha bagi wajib pajak tertentu pada kantor pelayanan pajak madya palembang

perubahan atas keputusan direktur jenderal pajak nomor kep- 27/pj./2007 tentang tempat pendaftaran dan pelaporan usaha bagi wajib pajak tertentu pada kantor pelayanan pajak madya surabaya

tempat pendaftaran dan pelaporan usaha bagi wajib pajak tertentu pada kantor pelayanan pajak madya jakarta timur

tempat pendaftaran dan pelaporan usaha bagi wajib pajak tertentu pada kantor pelayanan pajak madya jakarta selatan

tempat pendaftaran dan pelaporan usaha bagi wajib pajak tertentu pada kantor pelayanan pajak madya medan

tempat pendaftaran dan pelaporan usaha bagi wajib pajak tertentu pada kantor pelayanan pajak madya semarang

perubahan atas keputusan direktur jenderal pajak nomor kep- 17/pj./2007 tentang penambahan wajib pajak tertentu yang terdaftar dan melaporkan usahanya pada kantor pelayanan pajak madya bekasi

persetujuan pemberian izin untuk menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa inggris dan mata uang dollar amerika serikat

tempat pendaftaran dan pelaporan usaha bagi wajib pajak tertentu pada kantor pelayanan pajak madya bandung

tempat pendaftaran dan pelaporan usaha bagi wajib pajak tertentu pada kantor pelayanan pajak madya balikpapan

tempat pendaftaran dan pelaporan usaha bagi wajib pajak tertentu pada kantor pelayanan pajak madya jakarta utara

perubahan keempat atas keputusan direktur jenderal bea dan cukai nomor kep-07/bc/2003 tentang petunjuk pelaksanaan tatalaksana kepabeanan di bidang impor

persetujuan penggunaan sebagian dana penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak pada kepolisian negara republik indonesia

pengesahan agreement on trade in goods under the framework agreement on comprehensive economic cooperation among the governments of the member countries of the association of southeast asian nations and the republic of korea (persetujuan perdagangan barang dalam persetujuan kerangka kerja mengenai kerjasama ekonomi menyeluruh antar pemerintah negara-negara anggota perhimpunan bangsa-bangsa asia tenggara dan republik korea)

pengesahan framework agreement on comprehensive economic cooperation among the governments of the member countries of the association of southeast asian nations and the republic of korea (persetujuan kerangka kerja mengenai kerjasama ekonomi menyeluruh antar pemerintah negara-negara anggota perhimpunan bangsa-bangsa asia tenggara dan republik korea)

perubahan atas keputusan presiden nomor 83 tahun 2004 tentang pelaksanaan paten oleh pemerintah terhadap obat-obat anti retroviral

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 26 maret sampai dengan 1 april 2007

ralat peraturan menteri keuangan nomor 103/pmk.010/2005 tentang pengenaan bea masuk anti dumping terhadap impor paracetamol

ralat atas keputusan menteri keuangan republik indonesia nomor 993/kmk.03/2006 tentang pajak pertambahan nilai yang terutang tidak dipungut atas impor peralatan studio dan komunikasi yang digunakan oleh lembaga sandi negara

perubahan kedua atas keputusan menteri keuangan nomor 222/kmk.03/2002 tentang kode etik pegawai di lingkungan direktorat jenderal pajak departemen keuangan

pemberlakuan kode etik pegawai di lingkungan kantor pusat direktorat jenderal pajak departemen keuangan dan instansi vertikal direktorat jenderal pajak

kode kantor wilayah direktorat jenderal pajak dan kantor pelayanan pajak