Mitra Resmi DJPDistributor Resmi e-Meterai

Peraturan Pajak (Tax Guide)

Peraturan Pajak Terbaru dan Terlengkap di Indonesia

Daftar Peraturan Pajak Terbaru

Urutkan:

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 26 februari sampai dengan 4 maret 2007


26 Feb 2007
70

penghapusan piutang pajak pada kantor wilayah direktorat jenderal pajak sulawesi selatan dan sulawesi tenggara


23 Feb 2007
65

penghapusan piutang pajak bumi dan bangunan pada kantor wilayah direktorat jenderal pajak sulawesi selatan dan sulawesi tenggara


23 Feb 2007
62

penghapusan piutang pajak pada kantor wilayah direktorat jenderal pajak kalimantan timur


23 Feb 2007
63

larangan memberitahukan dokumen-dokumen resmi milik direktorat jenderal pajak kepada pihak lain


23 Feb 2007
27

pemberian fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu


19 Feb 2007
81

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 19 sampai dengan 25 februari 2007


19 Feb 2007
34

perubahan atas peraturan pemerintah republik indonesia nomor75 tahun 2005 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada departemen hukum dan hak asasi manusia


19 Feb 2007
69

perubahan kedua atas keputusan menteri keuangan nomor 22/kmk.01/2004 tentang penjualan obligasi negara dalam valuta asing di pasar perdana internasional


19 Feb 2007
85

penjelasan petunjuk pelaksanaan daftar alokasi sementara biaya pemungutan pajak bumi dan bangunan tahun anggaran 2007


16 Feb 2007
34

perubahan keputusan bersama inspektur jenderal nomor : 10/ij/2003 dan direktur jenderal bea dan cukai nomor : 08/bc/2003 petunjuk pelaksanaan pemeriksaan mendadak kepabeanan di bidang impor


16 Feb 2007
12

pemberitahuan lokasi perusahaan yang dapat disetujui sebagai kawasan berikat


15 Feb 2007
75

tata cara pengembalian pendapatan dan koreksi pembukuan


14 Feb 2007
94

pengantar peraturan direktur jenderal pajak nomor per- 32/pj/2008 tentang perubahan atas peraturan direktur jenderal pajak nomor per-116/pj./2007 tentang ekstensifikasi wajib pajak orang pribadi melalui pendataan objek pajak bumi dan bangunan


14 Feb 2007
54

perubahan ketiga atas keputusan menteri keuangan nomor 155/kmk.03/2001 tentang pelaksanaan pajak pertambahan nilai yang dibebaskan atas impor dan/atau penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis


14 Feb 2007
58

penetapan alokasi kurang bayar dana bagi hasil pajak tahun anggaran 2005 yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2007


14 Feb 2007
65

pengaturan sementara penyampaian surat dan laporan rutin oleh unit vertikal direktorat jenderal pajak kepada unit eselon ii kantor pusat direktorat jenderal pajak


13 Feb 2007
44

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 12 sampai dengan 18 februari 2007


12 Feb 2007
92

pelaksanaan kegiatan belanja modal tanah dan/atau bangunan di lingkungan direktorat jenderal pajak


09 Feb 2007
70

keputusan direktur jenderal pajak nomor kep.05/pj./1994


09 Feb 2007
31

perubahan ketiga atas peraturan menteri keuangan nomor108/pmk.04/2008 tentang pelunasan cukai


08 Feb 2007
58

penetapan harga patokan ekspor (hpe) atas barang ekspor tertentu


07 Feb 2007
50

penetapan tarif bea masuk atas impor barang dalam rangka early harvest package (ehp) bilateral indonesia-china free trade area (ac-fta)


06 Feb 2007
54

penetapan tarif bea masuk atas impor barang dalam rangka early harvest package (ehp) asean-china free trade area (ac-fta)


06 Feb 2007
27

perubahan atas lampiran v peraturan direktur jenderal perdagangan luar negeri nomor 10/daglu/per/10/2007 tentang instansi penerbit surat keterangan asal dan pejabat penandatanganan surat keterangan asal


06 Feb 2007
43