Peraturan Pajak (Tax Guide)

perubahan atas lampiran v peraturan direktur jenderal perdagangan luar negeri nomor 10/daglu/per/10/2007 tentang instansi penerbit surat keterangan asal dan pejabat penandatanganan surat keterangan asal

perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 36/pmk.06/2006 tentang penjualan obligasi negara ritel di pasar perdana

rencana pembangunan jangka panjang nasional

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 5 sampai dengan 11 februari 2007

tempat pendaftaran dan pelaporan usaha bagi wajib pajak tertentu pada kantor pelayanan pajak madya surabaya

persyaratan untuk menjadi kuasa hukum pada pengadilan pajak

pencabutan butir 11 huruf a dalam se-42/pj.4/1996 tanggal 31 desember 1996

mutasi para pejabat eselon iii di lingkungan direktorat jenderal pajak departemen keuangan

ralat keputusan menteri keuangan republik indonesia nomor 240/kmk.010/2006 tentang pembebasan bea masuk atas impor raw sugar oleh industri gula rafinasi

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 29 januari sampai dengan 4 februari 2007

perpanjangan penetapan tarif bea masuk dalam rangka normal track asean china fta

penyusunan dan penyampaian laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip) tahun 2006, penetapan kinerja (pk) tahun 2006 dan 2007, dan rencana kinerja tahunan (rkt) tahunan 2007

tempat pendaftaran dan pelaporan usaha bagi wajib pajak tertentu pada kantor pelayanan pajak madya makassar

penghasilan atas jasa keuangan yang dilakukan oleh badan usaha yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang tidak dilakukan pemotongan pajak penghasilan pasal 23

penetapan balai besar pengembangan latihan kerja luar negeri bekasi pada departemen tenaga kerja dan transmigrasi sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum

penetapan bagian penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dari pegawai harian dan mingguan serta pegawai tidak tetap lainnya yang tidak dikenakan pemotongan pajak penghasilan

amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya untuk bidang usaha tertentu

pemberian nomor pokok wajib pajak orang pribadi yang berstatus sebagai pengurus, komisaris, pemegang saham/pemilik dan pegawai melalui pemberi kerja/bendaharawan pemerintah

besarnya biaya jabatan atau biaya pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pegawai tetap atau pensiunan

pengeluaran barang impor untuk dipakai

perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 246/pmk.03/2008 tentang beasiswa yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan

perubahan atas keputusan direktur jenderal pajak nomor kep- 29/pj./2007 tentang tempat pendaftaran dan pelaporan usaha bagi wajib pajak tertentu pada kantor pelayanan pajak madya malang

penetapan upah minimum sektoral provinsi (umsp) tahun 2007 di provinsi daerah khusus ibu kota jakarta

penambahan wajib pajak tertentu yang terdaftar dan melaporkan usahanya pada kantor pelayanan pajak madya bekasi

badan-badan dan orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang menerima harta hibah, bantuan, atau sumbangan yang tidak termasuk sebagai objek pajak penghasilan