Peraturan Pajak (Tax Guide)

penyusunan dan penyampaian laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip) tahun 2006, penetapan kinerja (pk) tahun 2006 dan 2007, dan rencana kinerja tahunan (rkt) tahunan 2007

penghasilan atas jasa keuangan yang dilakukan oleh badan usaha yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang tidak dilakukan pemotongan pajak penghasilan pasal 23

pemberian nomor pokok wajib pajak orang pribadi yang berstatus sebagai pengurus, komisaris, pemegang saham/pemilik dan pegawai melalui pemberi kerja/bendaharawan pemerintah

penetapan balai besar pengembangan latihan kerja luar negeri bekasi pada departemen tenaga kerja dan transmigrasi sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum

penetapan perkiraan alokasi pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan bagian pemerintah pusat yang dibagikan kepada seluruh kabupaten dan kota tahun anggaran 2007

perpanjangan penetapan tarif bea masuk dalam rangka normal track asean-china free trade area (ac-fta)

penggunaan formulir surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2007

penetapan perkiraan alokasi dana hasil pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan bagian daerah tahun anggaran 2007

pelaksanaan retroaktif peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2007

perubahan ketiga atas keputusan direktur jenderal pajak nomor kep-407/pj/2000 tentang pedoman administrasi pelaksanaan fiskal luar negeri

penetapan alokasi kurang bayar dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan umum tahun anggaran 2003 sampai dengan tahun anggaran 2007

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 22 januari sampai dengan 28 januari 2007

perubahan atas lampiran keputusan menteri perindustrian dan perdagangan nomor 558/mpp/kep/12/1998 tentang ketentuan umum dibidang ekspor sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan menteri perdagangan nomor 07/m-dag/per/4/2005

verifikasi atau penelusuran teknis impor keramik

ketentuan ekspor prekursor

perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 99/pmk.06/2006 tentang modul penerimaan negara

penyampaian ketentuan mengenai impor dan/atau penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan ppn

perubahan kelima atas keputusan direktur jenderal bea dan cukai nomor kep-81/bc/1999 tentang petunjuk pelaksanaan penetapan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk

penegasan surat edaran direktur jenderal pajak nomor se- 173/pj./up.53/2006 tentang penegasan pejabat yang menjadi pembicara dalam kegiatan seminar/lokakarya/workshop atau kegiatan sejenis lainnya

pelimpahan wewenang kepada direktur jenderal bea dan cukai untuk dan atas nama menteri keuangan menandatangani surat dan atau keputusan menteri keuangan

petunjuk pelaksanaan penetapan harga jual eceran hasil tembakau, penambahan pagu penundaan pembayaran cukai atas pemesanan pita cukai hasil tembakau, dan batas waktu pelekatan dan pencacahan pita cukai

penyesuaian besarnya peredaran bruto bagi wajib pajak orang pribadi yang boleh menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto

biaya koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait dalam rangka pemungutan pajak tahun anggaran 2007

surat pernyataan pt novartis indonesia tentang penyerahan dokumen pelengkap pabean hasil cetak media elektronik

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 15 sampai dengan 21 januari 2007