Peraturan Pajak (Tax Guide)

penanganan surat setoran pajak dalam rangka implementasi sistem internal check

penghapusan sanksi keterlambatan pembayaran pajak dalam masa transisi pemberlakuan modul penerimaan negara

petunjuk pelaksanaan dalam rangka reorganisasi kantor pusat dan instansi vertikal direktorat jenderal pajak berdasarkan peraturan menteri keuangan nomor 131/pmk.01/2006 dan peraturan menteri keuangan nomor 132/pmk.01/2006

tugas khusus tenaga pengkaji di lingkungan direktorat jenderal pajak

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 8 sampai dengan 14 januari 2007

perubahan atas peraturan direktur jenderal bea dan cukai nomor p-21/bc/2007 tentang petunjuk pelaksanaan tatalaksana kepabeanan di bidang impor pada kantor pelayanan utama bea dan cukai tanjung priok

impor dan atau penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai

impor sementara

pelaksanaan jaminan pemeliharaan kesehatan menteri dan pejabat tertentu

perubahan atas peraturan direktur jenderal pajak nomor per- 44/pj/2010 tentang bentuk, isi, dan tata cara pengisian serta penyampaian surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai (spt masa ppn)

tarif bea keluar dan harga ekspor untung penghitungan bea keluar berdasarkan peraturan menteri keuangan nomor 75/pmk.011/2012

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 1 sampai dengan 7 januari 2007

perusahaan-perusahaan dan importir hasil tembakau yang wajib dipungut dana cadangan umum

sistem pendidikan

sistem dealer utama

penetapan upah minimum provinsi (ump) lampung tahun 2007

petunjuk pelaksanaan pemberian jaminan pemerintah untuk percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batubara

penyediaan dan tata cara pemesanan pita cukai minuman mengandung etil alkohol asal impor

penetapan harga patokan ekspor (hpe) atas barang ekspor tertentu

upah minimum provinsi (ump) sulawesi utara tahun 2007

mutasi para pejabat eselon ii di lingkungan departemen keuangan

petunjuk pelaksanaan peraturan menteri keuangan republik indonesia : nomor 61/pmk.010/2006 tanggal 24 juli 2006 tentang keringanan bea masuk atas impor chassis bus dengan mesin terpasang untuk pembuatan bus angkutan umum dan completely knock down (ckd) untuk pembuatan angkutan komersial; nomor 62/pmk.010/2006 tanggal 24 juli 2006 tentang keringanan bea masuk atas impor bus dalam bentuk completely built up (cbu) untuk keperluan angkutan umum; nomor 63/pmk.010/2006 tanggal 24 juli 2006 tentang pembebasan bea masuk atas impor beberapa jenis suku cadang untuk angkutan umum

penatausahaan penerimaan negara melalui modul penerimaan negara

pelimpahan wewenang kepada direktur jenderal kekayaan negara untuk dan atas nama menteri keuangan menandatangani surat dan atau keputusan menteri keuangan

jenis jasa lain dan perkiraan penghasilan neto sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf c undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang nomor 17 tahun 2000