Mitra Resmi DJPDistributor Resmi e-Meterai

Peraturan Pajak (Tax Guide)

Peraturan Pajak Terbaru dan Terlengkap di Indonesia

Daftar Peraturan Pajak Terbaru

Urutkan:

perubahan kedua atas peraturan direktur jenderal bea dan cukai nomor 07/bc/2005 tentang tata cara penetapan harga jual eceran hasil tembakau


26 Des 2006
91

jenis jasa lain dan perkiraan penghasilan neto sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf c undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang nomor 17 tahun 2000


26 Des 2006
83

penetapan upah minimum provinsi bengkulu tahun 2007


26 Des 2006
61

desain dan warna pita cukai minuman mengandung etil alkohol asal impor


26 Des 2006
47

tata cara pemutakhiran data objek pajak dan ekstensifikasi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan/atau memiliki tempat usaha di pusat perdagangan dan/atau pertokoan


26 Des 2006
70

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 25 sampai dengan 31 desember 2006


25 Des 2006
17

organisasi dan tata kerja instansi vertikal direktorat jenderal pajak


22 Des 2006
105

laporan penyelesaian tunggakan restitusi ppn


22 Des 2006
47

penetapan atas upah minimum provinsi (ump) sektoral/ sub sektoral provinsi maluku tahun 2007


21 Des 2006
83
Pajak Daerah, Lainnya, PPh

mutasi para pejabat eselon iv di lingkungan direktorat jenderal bea dan cukai


20 Des 2006
47

petunjuk pelaksanan penggunaan buku tarif bea masuk indonesia 2007 (btbmi 2007)


19 Des 2006
73

perubahan atas peraturan direktur jenderal pajak nomor per- 123/pj./2006 tentang petunjuk pelaksanaan pemeriksaan lapangan


19 Des 2006
80

petunjuk pelaksanaan pemeriksaan kantor


19 Des 2006
27

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 18 sampai dengan 24 desember 2006


18 Des 2006
94

penetapan upah minimum provinsi di nusa tenggara barat


15 Des 2006
25

penetapan alokasi sementara dana bagi hasil pajak penghasilan pasal 25 dan pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan pajak penghasilan pasal 21 tahun anggaran 2007


15 Des 2006
81

pengesahan persetujuan kerangka kerja mengenai kemitraan bidang ekonomi dan perdagangan secara komprehensif antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik islam iran (framework agreement on comprehensive trade and economic partnership between the government of the republic of indonesia and the government of the islamic republic of iran)


15 Des 2006
52

pajak pertambahan nilai yang terutang tidak dipungut atas impor peralatan studio dan komunikasi yang digunakan oleh lembaga sandi negara


15 Des 2006
47

penetapan upah minimum provinsi (ump) jambi tahun 2007


14 Des 2006
54

tidak dilakukannya pemotongan pph pasal 21 atas honorarium, uang perangsang dan imbalan lainnya yang dibayarkan kepada pegawai negeri sipil golongan ii/d ke bawah dan anggota abri yang berpangkat peltu kebawah yang dibebankan kepada keuangan negara (seri pph pasal 21-49)


13 Des 2006
58

pengesahan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik islam iran tentang bantuan administratif timbal balik di bidang kepabeanan (agreement between the goverment of the republic indonesia and the goverment of the islamic republic of iran on mutual administrative assistance in customs matters)


12 Des 2006
61

petunjuk pelaksanaan peraturan menteri keuangan nomor 98/pmk.010/2006 tentang pembebasan bea masuk atas impor barang untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi


12 Des 2006
78

pengesahan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik ekuador mengenai pembebasan bea visa (agreement between the goverment of the republic of indonesia and the goverment of the republic of ecuador on visa exemption)


12 Des 2006
39

penetapan besarnya upah minimum provinsi (ump), upah minimum sektoral dan sub sektoral provinsi maluku utara tahun 2007


12 Des 2006
107