Peraturan Pajak (Tax Guide)

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 11 sampai dengan 17 desember 2006

penggunaan stempel tanda tangan pada bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) atas pembayaran bunga kepada nasabah pemegang surat utang negara obligasi republik indonesia (sun-ori)

ketentuan mengenai surat keterangan fiskal dan npwp bagi pemborong/rekanan pemerintah yang mengikuti tender menurut keppres no. 29/1984

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 4 sampai dengan 10 desember 2006

penetapan upah minimum kabupaten/kota di jawa timur tahun 2007

perlakuan pajak penghasilan atas bunga obligasi yang pembayarannya dilakukan oleh wali amanat

perubahan atas keputusan menteri keuangan nomor 545/kmk.04/2000 tentang tata cara pemeriksaan pajak

penetapan harga patokan ekspor (hpe) atas barang ekspor tertentu

penguasaan wilayah dalam rangka ekstensifikasi wajib pajak

organisasi dan tata kerja instansi vertikal di lingkungan departemen keuangan

penghapusan piutang pajak pada kantor wilayah direktorat jenderal pajak jawa bagian tengah ii

perubahan keputusan direktur jenderal bea dan cukai nomor kep-14/bc/2002 tanggal 27 februari 2002 jo. kep-60/bc/2006 tanggal 29 mei 2006 tentang pelimpahan wewenang kepada direktur fasilitas kepabeanan untuk dan atas nama menteri keuangan menandatangani keputusan menteri keuangan

tata cara penyediaan, pencairan, dan pengelolaan dana dukungan infrastruktur

pembebasan bea masuk atas impor barang untuk kegiatan usaha panas bumi

upah minimum provinsi sulawesi tengah

penetapan upah minimum dan upah sektoral provinsi papua

upah minimum kabupaten bandung, sumedang, kota bandung dan cimahi tahun 2007

penetapan upah minimum provinsi tahun 2007 di provinsi gorontalo

penetapan upah minimum kota dan upah minimum sektoral kota kendari tahun 2007

ralat terakhir rincian rencana penerimaan pbb tahun anggaran 1996-1997

perubahan kedua atas peraturan menteri keuangan nomor 43/pmk.04/2005 tentang penetapan harga dasar dan tarif cukai hasil tembakau

perubahan atas keputusan direktur jenderal bea dan cukai nomor kep-27/bc/2004 tentang petunjuk pelaksanaan pembayaran dan penatausahaan penerimaan negara bukan pajak (pnbp)

penyusunan, sosialisasi dan penerapan standar pelayanan publik di lingkungan direktorat jenderal bea dan cukai

persetujuan penggunaan sebagian dana penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak pada badan pendidikan dan pelatihan serta badan penelitian dan pengembangan di lingkungan departemen energi dan sumber daya mineral

upah minimum sektoral provinsi sumatera selatan tahun 2007