Peraturan Pajak (Tax Guide)

penetapan upah minimum kota cilegon provinsi banten tahun 2007

penetapan upah minimum kota tangerang tahun 2007

perubahan atas keputusan menteri keuangan nomor 617/kmk.01/2006 tentang penomoran dan pemberian kode surat di lingkungan departemen keuangan tingkat pusat

perubahan atas lampiran i keputusan menteri keuangan nomor 618/kmk.01/2006 tentang cap instansi dan cap jabatan di lingkungan departemen keuangan tingkat pusat

penetapan upah minimum provinsi kepulauan bangka belitung tahun 2007

anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2007

penyempurnaan pemanfaatan data mikro

perubahan atas undang-undang nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan

upah minimum provinsi sulawesi selatan tahun 2007

penetapan sistem klasifikasi barang dan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor

penghapusan piutang pajak pada kantor wilayah direktorat jenderal pajak jawa bagian timur iii

penghapusan piutang pajak pada kantor wilayah direktorat jenderal pajak jawa bagian barat iii

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 13 sampai dengan 19 november 2006

penghapusan piutang pajak pada kantor wilayah direktorat jenderal pajak jawa bagian tengah i

penghapusan piutang pajak pada kantor wilayah direktorat jenderal pajak jawa bagian timur ii

upah minimum provinsi (ump) dan upah minimum sektoral provinsi (umsp) tahun 2007 provinsi kalimantan tengah

penetapan upah minimum provinsi dan upah minimum sektoral provinsi sulawesi tenggara tahun 2007

peningkatan pengawasan barang kena cukai dalam rangka pengamanan hak keuangan negara

pelimpahan wewenang kepada direktur jenderal perimbangan keuangan untuk dan atas nama menteri keuangan menandatangani surat dan atau keputusan menteri keuangan

pelimpahan wewenang kepada direktur jenderal pengelolaan utang untuk dan atas nama menteri keuangan menandatangani surat dan atau keputusan menteri keuangan

penetapan tarif bea masuk atas impor barang dalam rangka asean integration system of preferences (aisp) untuk negara- negara anggota baru asean (cambodia, laos, myanmar, dan vietnam)

perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 39/pmk.04/2006 tentang tatalaksana penyerahan pemberitahuan rencana kedatangan sarana pengangkut, manifes kedatangan sarana pengangkut dan manifes keberangkatan sarana pengangkut

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 6 sampai dengan 12 november 2006

penetapan harga patokan ekspor (hpe) atas barang ekspor tertentu

perubahan atas keputusan menteri keuangan nomor 57/kmk.017/1996 tentang jasa penilai