Peraturan Pajak (Tax Guide)

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 17 sampai dengan 23 juli 2006

perubahan penyebutan direktur jenderal lembaga keuangan, direktorat jenderal lembaga keuangan, direktur pembinaan akuntan dan jasa penilai, dan direktorat pembinaan akuntan dan jasa penilai dalam keputusan menteri keuangan yang mengatur jasa akuntan publik dan penilai

paket kebijakan sektor keuangan

perubahan atas keputusan menteri keuangan nomor 269/kmk.03/2004 tentang pemberian tunjangan kegiatan tambahan untuk pegawai kantor wilayah direktorat jenderal pajak jakarta khusus, kantor wilayah direktorat jenderal pajak wajib pajak besar, kantor pelayanan pajak di lingkungan kantor wilayah direktorat jenderal pajak jakarta khusus dan di lingkungan kantor wilayah direktorat jenderal pajak wajib pajak besar

pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas pengeluaran barang dari kawasan berikat dan pengusaha penerima fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor (kite) yang disumbangkan untuk korban bencana alam di provinsi jawa tengah dan daerah istimewa yogyakarta

jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada badan pertanahan nasional

perubahan atas keputusan menteri keuangan nomor 507/kmk.03/2004 tentang pemberian tunjangan kegiatan tambahan untuk pegawai kantor wilayah direktorat jenderal pajak jakarta dan kantor pelayanan pajak di lingkungan kantor wilayah direktorat jenderal pajak jakarta i

pemasangan pengumuman pemungutan pajak parkir, pajak hiburan, pajak hotel, dan pajak restoran

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 10 sampai dengan 16 juli 2006

penetapan jenis barang ekspor tertentu dan besaran tarif pungutan ekspor

penyesuaian tarif otomatis semester ii tahun 2006 perusahaan daerah air minum provinsi daerah khusus ibukota jakarta

penghapusan sisa pita cukai lama yang sudah tidak terpakai

penetapan harga patokan ekspor (hpe) atas barang ekspor tertentu

pembiayaan kegiatan tim prakarsa dan pengarahan reformasi peningkatan kinerja di bidang pajak dan bidang bea cukai (tim prakarsa)

perubahan ketiga atas peraturan menteri keuangan nomor : 92/pmk.02/2005 tentang penetapan jenis barang ekspor tertentu dan besaran tarif pungutan ekspor

mutasi para pejabat eselon iv di lingkungan direktorat jenderal bea dan cukai departemen keuangan

penegasan penomoran dan perekaman surat perintah membayar kembali pajak (spmkp)

perubahan ketiga atas keputusan menteri keuangan nomor 371/kmk.01/2002 tentang pelimpahan wewenang kepada pejabat eselon i di lingkungan departemen keuangan untuk dan atas nama menteri keuangan menandatangani surat dan atau keputusan menteri keuangan

surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan, surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi, dan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan pasal 21 tahun 2006 beserta petunjuk pengisiannya

petunjuk pelaksanaan pemungutan bea masuk tindakan pengamanan (safeguard) terhadap impor produk keramik tableware

pelimpahan wewenang menteri keuangan kepada sekretaris jenderal departemen keuangan untuk dan atas nama menteri keuangan menandatangani keputusan dan atau peraturan menteri keuangan terhadap pembinaan akuntan dan jasa penilai

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 3 sampai dengan 9 juli 2006

inventarisasi wajib pajak orang pribadi dalam rangka penerapan sistem informasi direktorat jenderal pajak pada kpp pratama di seluruh indonesia

pengesahan agreement between the goverments of the member countries of the association of southeast asian nations and the goverment of the russian federation on economic and development cooperation (persetujuan antara pemerintah negara-negara anggota perhimpunan bangsa-bangsa asia tenggara dan pemerintah federasi rusia tentang kerjasama ekonomi dan pembangunan)

perubahan kedua atas keputusan menteri keuangan nomor 543/kmk.06/2003 tentang divestasi saham negara dalam rangka penyertaan modal negara dan pelunasan obligasi negara pada bank pembangunan daerah peserta program rekapitalisasi