Peraturan Pajak (Tax Guide)

perubahan kedua atas keputusan menteri keuangan nomor 543/kmk.06/2003 tentang divestasi saham negara dalam rangka penyertaan modal negara dan pelunasan obligasi negara pada bank pembangunan daerah peserta program rekapitalisasi

pengesahan agreement between the goverment of the republic of indonesia and the goverment of the people's republic of bangladesh for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income beserta protocol

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 26 juni sampai dengan 2 juli 2006

pedoman proses penetapan klasifikasi barang

pengangkatan koordinator pelaksana di lingkungan direktorat jenderal bea dan cukai departemen keuangan

pemindahan pegawai di lingkungan direktorat jenderal bea dan cukai departemen keuangan

pelaksanaan surat edaran djbc nomor se-21/bc/2006 tentang pelaksanaan registrasi importir dalam rangka tertib administrasi importir bagi perusahaan penerima fasilitas tempat penimbunan berikat (kawasan berikat, gudang berikat, entrepot tujuan pameran dan toko bebas bea)

pengantar peraturan direktur jenderal pajak nomor per- 89/pj/2006 tentang tata cara pembatalan/penggantian surat perintah membayar kelebihan pajak (spmkp) dan surat perintah membayar imbalan bunga (spmib) yang tidak dapat diterbitkan surat perintah pencairan dana (sp2d)

surat kabar nasional tempat pengumuman pengadaan barang/jasa pemerintah

kepabeanan

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 19 sampai dengan 25 juni 2006

pengenaan bea masuk anti dumping (bmad) terhadap impor tepung gandum (hs 1101.00.10.00) dari negara uni emirat arab

penegasan saat berlakunya surat edaran direktur jenderal pajak nomor se-04/pj.34/2005 tentang petunjuk penetapan kriteria "beneficial owner" sebagaimana tercantum dalam persetujuan penghindaran pajak berganda antara indonesia dengan negara lainnya

nilai pendapatan berupa pemberian dalam bentuk natura dalam tahun 1984, berkenaan para majikan dan pengusaha yang terhadapnya masih berlaku ordonansi pajak pendapatan tahun 1944

tata cara pembatalan/penggantian surat perintah membayar kelebihan pajak (smkp) dan surat perintah membayar imbalan bunga (spmib) yang tidak dapat diterbitkan surat perintah pencairan dana (sp2d)

pengantar peraturan direktur jenderal pajak nomor kep- 47/pj./2006 tentang perubahan atas peraturan direktur jenderal pajak nomor kep-144/pj./2005 tentang tata cara penerbitan nomor pokok wajib pajak secara jabatan oleh kantor pusat direktorat jenderal pajak dan penghapusannya

ralat peraturan direktur jenderal pajak nomor kep-90/pj/2005 tentang perubahan keenam atas keputusan direktur jenderal pajak nomor kep-297/pj/2002 tentang pelimpahan wewenang direktur jenderal pajak kepada para pejabat di lingkungan direktorat jenderal pajak

tempat pendaftaran dan pelaporan usaha bagi wajib pajak tertentu pada kantor pelayanan pajak madya tangerang

pencabutan keputusan menteri keuangan nomor 606/kmk.05/1997 tentang penetapan sebagai kawasan berikat dan persetujuan pkb merangkap pdkb kepada pt tamura electronics indonesia yang berlokasi di kawasan industri modern cikande, jalan modern industri vi no. 14, desa nambo ilir, kecamatan cikande, kabupaten serang, jawa barat

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 12 sampai dengan 18 juni 2006

ralat peraturan direktur jenderal pajak nomor per-165/pj/2005 tentang perubahan kelima atas keputusan direktur jenderal pajak nomor kep-297/pj/2002 tentang pelimpahan wewenang direktur jenderal pajak kepada para pejabat di lingkungan direktorat jenderal pajak

perubahan peraturan direktur jenderal bea dan cukai nomor p- 05/bc/2006 tentang petunjuk pelaksanaan penyelesaian impor barang kiriman melalui perusahaan jasa titpan

perubahan rencana pemeriksaan nasional tahun 2006

pengenaan bea masuk anti dumping terhadap impor produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan yang disepuh atau dilapisi dengan timah dari negara republik rakyat tiongkok, republik korea, dan taiwan

tempat pendaftaran dan pelaporan usaha bagi wajib pajak tertentu pada kantor pelayanan pajak madya tangerang