Mitra Resmi DJPDistributor Resmi e-Meterai

Peraturan Pajak (Tax Guide)

Peraturan Pajak Terbaru dan Terlengkap di Indonesia

Daftar Peraturan Pajak Terbaru

Urutkan:

perubahan kedua atas keputusan menteri keuangan nomor 343/kmk.017/1998 tentang iuran dan manfaat pensiun


05 Okt 2005
41

perubahan ketujuh atas surat edaran direktur jenderal pajak nomor se-27/pj.52/2003 tentang daftar dan sanksi atas wajib pajak yang diduga menerbitkan faktur pajak tidak sah


04 Okt 2005
40

belanja dewan perwakilan rakyat daerah propinsi daerah khusus ibukota jakarta


04 Okt 2005
84

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 3 sampai dengan 9 oktober 2005


03 Okt 2005
30

perubahan peraturan menteri keuangan nomor 22/pmk.010/2005 tentang pembebasan bea masuk atas impor beberapa jenis suku cadang untuk angkutan umum


30 Sep 2005
61

perubahan ketiga atas keputusan direktur jenderal bea dan cukai nomor kep-07/bc/2003 tentang petunjuk pelaksanaan tatalaksana kepabeanan di bidang impor


30 Sep 2005
52

keringanan tarif bea masuk atas impor gula


30 Sep 2005
64

perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 60/pmk.04/2005 tentang tempat penimbunan berikat di pulau batam, bintan dan karimun


30 Sep 2005
45

perubahan atas peraturan direktur jenderal bea dan cukai nomor : p-16/bc/2005 tentang tatacara pendirian, pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari tempat penimbunan berikat di pulau batam, bintan dan karimun


30 Sep 2005
76

pemberian pembebasan bea masuk atas impor bahan baku dan bagian tertentu untuk pembuatan bagian alat-alat besar serta bagian tertentu untuk perakitan alat-alat besar oleh industri alat-alat besar


30 Sep 2005
59

ketentuan impor tekstil dan produk tekstil


30 Sep 2005
39

perubahan keputusan direktur jenderal bea dan cukai nomor kep-81/bc/1999 tentang petunjuk pelaksanaan penetapan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk


29 Sep 2005
70

pedoman strategi dan kebijakan departemen keuangan (road-map departemen keuangan) tahun 2005-2009


29 Sep 2005
50

legalisasi surat setoran pajak (ssp)


26 Sep 2005
83

penyampaian ketentuan ppn atas penyerahan avtur untuk keperluan penerbangan internasional


26 Sep 2005
94

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 26 september sampai dengan 2 oktober 2005


26 Sep 2005
13

pengantar peraturan direktur jenderal pajak nomor 144/pj./2005 tentang tata cara penerbitan nomor pokok wajib pajak secara jabatan oleh kantor pusat direktorat jenderal pajak dan penghapusannya


26 Sep 2005
117

tatacara pendirian, pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari tempat penimbunan berikat di pulau batam, bintan dan karimun


23 Sep 2005
89

bentuk, isi, dan tata cara penyampaian surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai (spt masa ppn)


23 Sep 2005
33

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 19 sampai dengan 25 september 2005


19 Sep 2005
25

pengiriman spt tahunan pph tahun pajak 1995


15 Sep 2005
17

tata cara penerbitan nomor pokok wajib pajak secara jabatan oleh kantor pusat direktorat jenderal pajak dan penghapusannya


15 Sep 2005
61

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 12 sampai dengan 18 september 2005


12 Sep 2005
58

perubahan kedua atas peraturan direktur jenderal pajak nomor per-57/pj/2010 tentang tata cara dan prosedur pemungutan pajak penghasilan pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain


10 Sep 2005
80

perubahan atas peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2009tentang pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga obligasi


07 Sep 2005
99