Peraturan Pajak (Tax Guide)

dewan pertimbangan otonomi daerah

perubahan atas keputusan menteri keuangan nomor 254/kmk.01/2004 tentang organisasi dan tata kerja kantor wilayah direktorat jenderal pajak jakarta i, kantor pelayanan pajak madya, dan kantor pelayanan pajak pratama di lingkungan kantor wilayah direktorat jenderal pajak jakarta i

petunjuk pelaksanaan dalam rangka reorganisasi direktorat jenderal pajak berdasarkan keputusan menteri keuangan nomor 473/kmk.01/2004

penarikan peraturan menteri keuangan no. 19/kmk.04/2005

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 28 maret sampai dengan 3 april 2005

penerbitan meterai tempel desain tahun 2005

mahkamah agung

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 21 sampai dengan 27 maret 2005

pemberlakuan standar nasional indonesia (sni) ban secara wajib

kewajiban penyampaian npwp dan laporan keuangan dalam permohonan kredit

petunjuk pelaksanaan pemungutan bea masuk anti dumping terhadap impor uncoated writing dan printing paper

petunjuk teknis pelaksanaan peraturan menteri keuangan nomor 05/pmk.03/2005 tentang tata cara pembayaran kembali kelebihan pembayaran pajak

pendaftaran dan pelaporan penampung, penyalur, dan/atau pengelola sumbangan dalam rangka bantuan kemanusiaan bencana alam di nanggroe aceh darussalam dan sumatera utara

penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran pajak penghasilan pasal 29 tahun pajak 2004 sehubungan dengan hari libur nasional

persetujuan penggunaan sebagian dana penerimaan negara bukan pajak pada direktorat jenderal bea dan cukai di lingkungan departemen keuangan

tata cara penghapusan piutang negara/daerah

angsuran bulanan pajak penghasilan pasal 25 tahun 2005 sehubungan dengan penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak

ppn atas paket program acara di televisi

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 14 sampai dengan 20 maret 2005

ralat peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor 05/pmk.03/2005 tanggal 27 januari 2005 tentang tata cara pembayaran kembali kelebihan pembayaran pajak

kebijakan penagihan pajak tahun 2005

perubahan keputusan direktur jenderal bea dan cukai nomor kep-27/bc/2004 tentang petunjuk pelaksanaan pembayaran dan penatausahaan penerimaan negara bukan pajak (pnbp) direktorat jenderal bea dan cukai

pejelasan peraturan direktur jenderal pajak nomor : per- 175/pj./2006 tentang tata cara pemutakhiran data objek pajak dan ekstensifikasi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan/atau memiliki tempat usaha di pusat perdagangan dan/atau pertokoan

pelaksanaan keputusan menteri keuangan nomor 204/kmk.04/2000 tanggal 6 juni 2000

upah minimum provinsi sulawesi tengah tahun 2010