Peraturan Pajak (Tax Guide)

pelaksanaan keputusan menteri keuangan nomor 204/kmk.04/2000 tanggal 6 juni 2000

pembebasan bea masuk atas impor beberapa jenis suku cadang untuk angkutan umum

upah minimum provinsi sulawesi tengah tahun 2010

surat kawat direktur jenderal pajak

perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 06/pmk.010/2005 tentang pembebasan bea masuk atas impor barang untuk kegiatan hulu minyak dan gas bumi

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 7 sampai dengan 13 maret 2005

penegasan fasilitas pengembalian atas pembayaran fasilitas pembebasan

pelimpahan wewenang kepada pejabat eselon i dan kepala kantor wilayah direktorat jenderal di lingkungan departemen keuangan untuk dan atas nama menteri keuangan menetapkan keputusan menteri keuangan tentang penunjukan kuasa pengguna anggaran/pengguna barang, pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara, pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran di lingkungan departemen keuangan

perubahan kedua atas keputusan menteri keuangan nomor 584/kmk.04/2003 tentang pemasukan barang-barang dari luar daerah pabean ke kawasan berikat (bonded zone) daerah industri pulau batam

syarat, tata cara, dan ketentuan pelaksanaan jaminan pemerintah terhadap kewajiban pembayaran bank umum

penurunan tarif bea masuk cordless handset dengan nomor hs. 8517.11.00.00

harga jual eceran bahan bakar minyak dalam negeri

pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor tidak dipungut atas impor barang berdasarkan kontrak bagi hasil (production sharing contracts) minyak dan gas bumi

petunjuk pelaksanaan pemungutan bea masuk anti dumping terhadap impor carbon black

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 28 februari sampai dengan 6 maret 2005

perlakuan pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah dan bea masuk, di kawasan berikat (bonded zone) daerah industri pulau batam

penegasan tidak digunakannya dokumen pelindung cukai atas pemasukan dan pengeluaran barang kena cukai asal impor dari gudang berikat

petunjuk teknis pelaksanaan peraturan menteri keuangan nomor 05/pmk.03/2005 tentang tata cara pembayaran kembali kelebihan pembayaran pajak

bentuk, ukuran, warna, dan desain meterai tempel tahun 2005

pemberian pembebasan bea masuk atas impor bahan baku dan bahan penolong untuk pembuatan bahan peledak oleh pt dahana (persero)

perhitungan bm untuk penjualan barang jadi kb ke kite

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 21 sampai dengan 27 februari 2005

persyaratan sumbangan serta tata cara pendaftaran dan pelaporan oleh penampung, penyalur, dan/atau pengelola sumbangan dalam rangka bantuan kemanusiaan bencana alam di nanggroe aceh darussalam dan sumatera utara

penyampaian peraturan direktur jenderal pajak nomor per- 37/pj./2005 tentang perubahan atas kep-133/pj./2004 tentang tata cara penggunaan faktur pajak lama oleh pengusaha kena pajak yang dikukuhkan di kantor pelayanan pajak di lingkungan kantor wilayah direktorat jenderal pajak jakarta khusus selain kantor pelayanan pajak badan usaha milik negara dan penjelasan atas surat edaran nomor se-22/pj./2004 tentang penyampaian keputusan direktur jenderal pajak nomor kep- 132/pj./2004 tentang tempat terutangnya pajak bagi pengusaha kena pajak yang dikukuhkan di kantor pelayanan pajak di lingkungan kantor wilayah direktorat jenderal pajak jakarta khusus selain kantor pelayanan pajak badan usaha milik negara dan kep-133/pj./2004 tentang tata cara penggunaan faktur pajak lama oleh pengusaha kena pajak yang dikukuhkan di kantor pelayanan pajak di lingkungan kantor wilayah direktorat jenderal pajak jakarta khusus selain kantor pelayanan pajak badan usaha milik negara

penegasan tatalaksana kemudahan impor tujuan ekspor (kite) untuk perusahaan yang tergabung dalam satu kelompok perusahaan