Mitra Resmi DJPDistributor Resmi e-Meterai

Peraturan Pajak (Tax Guide)

Peraturan Pajak Terbaru dan Terlengkap di Indonesia

Daftar Peraturan Pajak Terbaru

Urutkan:

asuransi yang dapat diterima untuk pengamanan transaksi perdagangan internasional sebagai komponen nilai pabean untuk penghitungan bea masuk


16 Feb 2005
164

belanja dewan perwakilan rakyat daerah propinsi daerah khusus ibukota jakarta


15 Feb 2005
32

pendanaan kredit usaha mikro dan kecil


14 Feb 2005
67

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 14 sampai dengan 20 februari 2005


14 Feb 2005
50

pembentukan organisasi dan tata kerja unit pelayanan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor


11 Feb 2005
7

perlakuan perpajakan di kawasan pengembangan ekonomi terpadu (kapet)


11 Feb 2005
61

tata cara pemberian fasilitas pembebasan bea masuk atas impor barang dan bahan yang akan dirakit menjadi kendaraan bermotor untuk tujuan ekspor


08 Feb 2005
88

daftar bank yang telah siap dan belum siap dengan implementasi modul penerimaan negara (mpn)


08 Feb 2005
69

administrasi penerimaan, penyimpanan, pengiriman, dan pengembalian pita cukai


07 Feb 2005
49

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 7 sampai dengan 13 februari 2005


07 Feb 2005
26

perubahan atas keputusan direktur jenderal pajak nomor kep- 133/pj./2004 tentang tata cara penggunaan faktur pajak lama oleh pengusaha kena pajak yang dikukuhkan di kantor pelayanan pajak di lingkungan kantor wilayah direktorat jenderal pajak jakarta khusus selain kantor pelayanan pajak badan usaha milik negara


02 Feb 2005
27

penyampaian ketentuan tentang penunjukan kontraktor perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan minyak dan gas bumi untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah beserta tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporannya


02 Feb 2005
34

penunjukan pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan pengujian terhadap permintaan pembayaran dan untuk dan atas nama menteri keuangan menandatangani surat perintah membayar (spm) di lingkungan departemen keuangan


01 Feb 2005
97

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 31 januari sampai dengan 6 pebruari 2005


31 Jan 2005
19

penunjukan kontraktor perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan minyak dan gas bumi untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah beserta tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporannya


31 Jan 2005
58

perubahan keputusan menteri keuangan nomor 447/kmk.03/2002 tentang bagian penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dari pegawai harian dan mingguan serta pegawai tidak tetap lainnya yang tidak dikenakan pemotongan pajak penghasilan


31 Jan 2005
26

pengelolaan bagian anggaran pembiayaan dan perhitungan menteri keuangan republik indonesia


31 Jan 2005
86

pemesanan pita cukai hasil tembakau dengan personalisasi


31 Jan 2005
71

perubahan atas keputusan menteri keuangan nomor 356/kmk.01/2004 tentang penetapan tarip bea masuk atas impor barang dalam rangka early harvest package (ehp) bilateral indonesia-china free trade area (fta)


31 Jan 2005
71

pembebasan bea masuk atas impor barang untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi


28 Jan 2005
51

penurunan tarif bea masuk bahan bakar minyak tertentu


28 Jan 2005
72

perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 152/pmk.08/2008 tentang penerbitan surat berharga syariah negara dalam valuta asing di pasar perdana internasional


28 Jan 2005
65

pengiriman data penerimaan negara yang dipungut oleh direktorat jenderal bea dan cukai bersamaan dengan pengiriman data penerimaan pajak melalui sistem mp3 oleh bank persepsi


28 Jan 2005
90

penggunaan nomor kode surat dan cap dinas sementara untuk unit kantor vertikal sehubungan dengan reorganisasi direktorat jenderal pajak tahun 2004


28 Jan 2005
69

bagan perkiraan standar


28 Jan 2005
64