Peraturan Pajak (Tax Guide)

pemindahan dan pengangkatan para koordinator pelaksana di lingkungan kantor pusat, kantor wilayah djp jakarta i, ii, iii, iv, v, kantor wilayah djp jawa bagian barat i dan jawa bagian barat iii

tata cara penyampaian surat pemberitahuan secara elektronik (e-filing) melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi (asp)

perubahan keempat atas surat edaran direktur jenderal pajak nomor se-27/pj.52/2003 tentang daftar dan sanksi atas wajib pajak yang diduga menerbitkan faktur pajak tidak sah

perubahan kedua atas keputusan menteri keuangan nomor 107/kmk.05/1997 tentang pemberian dan pencabutan nomor pokok pengusaha pabrik etil alkohol dan pengusaha tempat penyimpanan

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 10 sampai dengan 16 januari 2005

perubahan kelima atas keputusan menteri keuangan nomor 89/kmk.04/2002 tentang tata cara pemberian pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang untuk keperluan badan internasional beserta para pejabatnya yang bertugas di indonesia

pemindahan dan pengukuhan para pegawai pelaksana di lingkungan kantor wilayah direktorat jenderal pajak jawa bagian barat iii

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 3 sampai dengan 9 januari 2005

ralat keputusan menteri keuangan republik indonesia nomor 473/kmk.01/2004 tentang perubahan lampiran i, ii, iii, iv, dan v keputusan menteri keuangan no. 443/kmk.01/2001 tentang organisasi dan tata kerja kantor wilayah direktorat jenderal pajak, kantor pelayanan pajak, kantor pelayanan pajak bumi dan bangunan, kantor pemeriksaan dan penyidikan pajak, dan kantor penyuluhan dan pengamatan potensi perpajakan sebagaimana telah diubah dengan keputusan menteri keuangan no. 519/kmk.01/2003

jenis barang kena pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang dikenakan pajak penjualan atas barang mewah

ralat peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor 600/pmk.010/2004 tentang perubahan klasifikasi dan penetapan kembali tarif bea masuk produk-produk pertanian, perikanan, pertambangan, farmasi, keramik dan besi baja

kebijakan pemeriksaan pajak

perubahan ketujuh atas keputusan menteri keuangan no. 101/kmk.05/1997 tentang pemberitahuan pabean

perubahan kelima atas peraturan pemerintah nomor 145 tahun2000 tentang kelompok barang kena pajak yang tergolong mewah yang dikenakan pajak penjualan atas barang mewah

pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas pengeluaran barang dari kawasan berikat dan pengusaha penerima fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor (kite) yang disumbangkan untuk korban bencana alam di provinsi nanggroe aceh darussalam dan sumatera utara

perekaman surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai

perubahan atas keputusan menteri keuangan nomor 22/kmk.01/2004 tentang penjualan obligasi negara dalam valuta asing di pasar perdana internasional

perubahan atas keputusan menteri keuangan nomor 231/kmk.03/2001 tentang perlakuan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah atas impor barang kena pajak yang dibebaskan dari pungutan bea masuk

tatalaksana impor sementara

penyampaian peraturan direktur jenderal pajak nomor 184/pj./2004 tentang perubahan ketiga atas keputusan direktur jenderal pajak nomor kep-383/pj/2002 tentang tata cara pembayaran setoran pajak melalui sistem pembayaran on-line dan penyampaian surat pemberitahuan dalam bentuk digital

pemeliharaan high speed printer

perubahan rencana pemeriksaan nasional tahun 2005

penyediaan dan desain pita cukai hasil tembakau

perubahan ketiga atas keputusan direktur jenderal pajak nomor kep-383/pj/2002 tentang tata cara pembayaran setoran pajak melalui sistem pembayaran on-line dan penyampaian surat pemberitahuan dalam bentuk digital

penyediaan dan tatakerja pemesanan pita cukai hasil tembakau