Peraturan Pajak (Tax Guide)

penetapan mitra kerja kpp dengan kppn dan bank operasional i dalam hal penerbitan spmkp dan spmib di jakarta raya serta penetapan kpp koordinator dalam hal penyampaian ssp lembar ke- 2 dan dnp

penetapan nilai jual objek pajak pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan tahun 2013

penataan ruang

prosedur operasi standar kebijakan perdamaian sehubungan dengan penanganan aset negara berperkara

keamanan, mutu dan gizi pangan

tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kepolisian negara republik indonesia

tarif atas jenis penerimaan bukan pajak yang berlaku pada departemen agama

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 4 sampai dengan 10 oktober 2004

penyempurnaan pengajuan pemberitahuan pabean bc 2.3 dan bc 2.5

pembebasan bea masuk atas impor bahan, suku cadang, komponen, dan peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan pesawat terbang

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 27 september sampai dengan 3 oktober 2004

penetapan tarif bea masuk atas impor barang dalam rangka asean integration system of preferences (aisp) untuk negara- negara anggota baru asean (cambodia, laos, myanmar, dan vietnam)

penghapusan piutang pajak bumi dan bangunan pada kantor wilayah direktorat jenderal pajak sulawesi bagian utara dan sulawesi bagian tengah

pelaksanaan surat edaran djbc nomor se-21/bc/2006 tentang pelaksanaan registrasi importir dalam rangka tertib administrasi importir bagi perusahaan penerima fasilitas tempat penimbunan berikat (kawasan berikat, gudang berikat, entrepot tujuan pameran dan tolo bebas bea)

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 20 sampai dengan 26 september 2004

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 13 sampai dengan 19 september 2004

pembentukan tim penanganan perkara pengujian undang-undang perpajakan di mahkamah konstitusi

pph pasal 23 atas jasa konstruksi atau jasa pemborong bangunan yang menggunakan bahan ex impor (seri pph pasal 23 nomor 8)

perubahan atas keputusan menteri keuangan nomor 302/kmk.01/2004 tentang organisasi dan tata kerja departemen keuangan

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 6 sampai dengan 12 september 2004

penghapusan piutang pajak pada kantor wilayah direktorat jenderal pajak jawa bagian timur i

pengenaan bea masuk anti dumping terhadap impor carbon black

pemberian pembebasan bea masuk atas impor bahan baku/komponen untuk pembuatan peralatan dan jaringan telekomunikasi oleh industri manufaktur telekomunikasi

penghapusan piutang pajak pada kantor wilayah direktorat jenderal pajak kalimantan timur dan kalimantan selatan

pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atas impor dan/atau penyerahan barang kena pajak tertentu pada sektor- sektor tertentu dalam rangka penanggulangan dampak perlambatan ekonomi global dan pemulihan sektor riil untuk tahun anggaran 2009