Peraturan Pajak (Tax Guide)

pemeriksaan terhadap data prioritas/alat keterangan dan penegasan pemeriksaan khusus

penghapusan piutang pajak pada kantor wilayah direktorat jenderal pajak kalimantan timur dan kalimantan selatan

perubahan kelima atas keputusan direktur jenderal pajak nomor kep-297/pj/2002 tentang pelimpahan wewenang direktur jenderal pajak kepada para pejabat di lingkungan direktorat jenderal pajak

pekerjaan sub kontrak dari daerah pabean indonesia lainnya ke kawasan berikat

perlakuan pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah dan bea masuk, di kawasan berikat (bonded zone) daerah industri pulau batam

tempat terutangnya pajak bagi pengusaha kena pajak yang dikukuhkan di kantor pelayanan pajak di lingkungan kantor wilayah direktorat jenderal pajak jakarta khusus selain kantor pelayanan pajak badan usaha milik negara

tatalaksana ekspor gas bumi melalui pipa penyalur

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 30 agustus sampai dengan 5 september 2004

tata cara penggunaan formulir perpajakan dan faktur pajak lama oleh wajib pajak yang terdaftar pada kantor pelayanan pajak madya jakarta pusat

perubahan atas keputusan direktur jenderal pajak nomor kep- 105/pj/2004 tentang tempat pendaftaran dan pelaporan usaha bagi wajib pajak tertentu pada kantor pelayanan pajak madya jakarta pusat

penyampaian keputusan direktur jenderal pajak nomor kep- 128/pj./2004 tentang perubahan kedua keputusan direktur jenderal pajak nomor : kep-524/pj./2000 tentang syarat-syarat faktur pajak sederhana sebagaimana telah diubah dengan keputusan direktur jenderal pajak nomor : kep-425/pj./2001

tata cara penggunaan faktur pajak lama oleh pengusaha kena pajak yang dikukuhkan di kantor pelayanan pajak di lingkungan kantor wilayah direktorat jenderal pajak jakarta khusus selain kantor pelayanan pajak badan usaha milik negara

penyampaian keputusan direktur jenderal pajak nomor kep- 132/pj./2004 tentang tempat terutangnya pajak bagi pengusaha kena pajak yang dikukuhkan di kantor pelayanan pajak di lingkungan kantor wilayah direktorat jenderal pajak jakarta khusus selain kantor pelayanan pajak badan usaha milik negara, dan kep-133/pj./2004 tentang tata cara penggunaan faktur pajak lama oleh pengusaha kena pajak yang dikukuhkan di kantor pelayanan pajak di lingkungan kantor wilayah direktorat jenderal pajak jakarta khusus selain kantor pelayanan pajak badan usaha milik negara

tata cara pemindahan wajib pajak ke kantor pelayanan pajak madya jakarta pusat

tempat terutangnya pajak bagi pengusaha kena pajak yang dikukuhkan di kantor pelayanan pajak madya jakarta pusat

penyampaian keputusan direktur jenderal pajak nomor kep- 134/pj./2004 tentang perubahan atas keputusan direktur jenderal pajak nomor kep-105/pj./2004 tentang tempat pendaftaran dan pelaporan usaha bagi wajib pajak tertentu pada kantor pelayanan pajak madya jakarta pusat, keputusan direktur jenderal pajak nomor kep-135/pj./2004 tentang tata cara pemindahan wajib pajak ke kantor pelayanan pajak madya jakarta pusat, keputusan direktur jenderal pajak nomor kep- 136/pj./2004 tentang tempat terutangnya pajak bagi pengusaha kena pajak yang dikukuhkan di kantor pelayanan pajak madya jakarta pusat, dan keputusan direktur jenderal pajak nomor kep- 137/pj/2004 tentang tata cara penggunaan formulir perpajakan dan faktur pajak lama oleh wajib pajak yang terdaftar pada kantor pelayanan pajak madya jakarta pusat

pengesahan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah negara meksiko serikat untuk penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak yang berkenaan dengan pajak atas penghasilan beserta protokol

perubahan kedua atas keputusan direktur jenderal pajak nomor : kep-524/pj./2000 tentang syarat-syarat faktur pajak sederhana sebagaimana telah diubah dengan keputusan direktur jenderal pajak nomor : kep-425/pj./2001

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 23 sampai dengan 29 agustus 2004

perubahan kedua atas keputusan menteri keuangan nomor 58/kmk.03/2002 tentang perubahan dan pemberian kode kantor pelayanan pajak

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 16 sampai dengan 22 agustus 2004

penerapan organisasi dan tata kerja kantor pelayanan pajak (kpp) penanaman modal asing satu, kpp penanaman modal asing dua, kpp penanaman modal asing tiga, kpp penanaman modal asing empat, kpp penanaman modal asing lima, kpp penanaman modal asing enam, kpp badan dan orang asing satu, kpp badan dan orang asing dua dan kpp perusahaan masuk bursa di lingkungan kantor wilayah direktorat jenderal pajak jakarta khusus

penyampaian surat edaran direktur jenderal perbendaharaan nomor se-14/pb/2004 perihal penegasan surat edaran dja nomor se-179/2003 tanggal 11 september 2003

pengesahan convention on the privileges and immunities of the united nations, 1946; conventiion on the privileges and immunities on the specialized agencies, 1974; agreement on the privileges and immunities of the international atomic energy agencies, 1959

pengesahan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah negara meksiko serikat untuk penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak yang berkenaan dengan pajak atas penghasilan beserta protokol