Peraturan Pajak (Tax Guide)

perubahan susunan dan perpanjangan masa kerja tim optimalisasi penerimaan pajak sektor minyak dan gas bumi

jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada badan kepegawaian negara

penetapan daftar nominatif wajib pajak yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak

penegasan batasan jenis barang yang termasuk dalam kategori barang elektronika

tempat pendaftaran bagi wajib pajak tertentu dan atau tempat pelaporan usaha bagi pengusaha kena pajak tertentu

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 29 maret sampai dengan 4 april 2004

program prioritas direktorat pbb dan bphtb dalam rangka pembentukan bank data perpajakan nasional

pemberitahuan berlakunya persetujuan penghindaran pajak berganda (p3b) antara pemerintah republik indonesia dengan pemerintah republik demokratik rakyat korea

pembebasan bea masuk atas impor hot rolled coil (hrc), pelat baja, dan cold rolled coil (crc)

petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional penilai pajak bumi dan bangunan dan angka kreditnya

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 22 sampai dengan 28 maret 2004

perpanjangan keputusan menteri keuangan nomor 111/kmk.04/2003 tentang pemeriksaan mendadak kepabeanan di bidang impor

larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat

petunjuk teknis pelaksanaan keputusan menteri keuangan nomor 68/kmk.04/2004 tentang tatacara pengembalian bea masuk dan/atau cukai dalam rangka kemudahan impor tujuan ekspor

penghapusan piutang pajak bumi dan bangunan pada kantor wilayah viii direktorat jenderal pajak serang

pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 15 sampai dengan 21 maret 2004

tatacara penyetoran penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari sumber daya alam sektor kehutanan

tata laksana pembayaran dan penyetoran penerimaan negara bukan pajak (pnbp) yang berlaku pada direktorat jenderal bea dan cukai

perubahan keputusan menteri keuangan republik indonesia nomor 345/kmk.017/2000 tentang pendanaan kredit ketahanan pangan sebagaimana telah diubah dengan keputusan menteri keuangan nomor 417/kmk.017/2000

perubahan keputusan menteri keuangan nomor 494/kmk.05/2000 tentang pendelegasian penandatanganan keputusan menteri keuangan tentang perubahan penetapan sebagai kawasan berikat dan pemberian persetujuan penyelenggara kawasan berikat (pkb) merangkap pengusaha di kawasan berikat (pdkb)

perubahan atas keputusan menteri keuangan nomor 58/kmk.03/2002 tentang perubahan dan pemberian kode kantor pelayanan pajak

pertukaran dokumen/data secara elektronik antara direktorat jenderal perdagangan luar negeri, direktorat jenderal perdagangan dalam negeri, direktorat jenderal bea dan cukai dan direktorat jenderal pajak

penegasan batas waktu penyetoran pajak penghasilan pasal 22 atas penjualan hasil produksi industri otomotif di dalam negeri

perubahan kedua atas keputusan menteri keuangan nomor 97/kmk.05/2000 tentang keringanan bea masuk atas impor bahan baku untuk pembuatan komponen kendaraan bermotor