Peraturan Pajak (Tax Guide)

penegasan atas pelaksanaan pemeriksaan dalam rangka penghapusan npwp/pencabutan pkp

tata cara pengembalian bea masuk dan/atau cukai dalam rangka kemudahan impor tujuan ekspor

perubahan atas keputusan direktur jenderal pajak nomor kep- 49/pj./2003 tentang tata cara penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan

ralat lampiran keputusan direktur jenderal pajak nomor kep- 64/pj.1/1996 tanggal 20 juni 1996 tentang perubahan keputusan direktur jenderal pajak nomor kep-54/pj.24/1994 tentang penambahan dan penyempurnaan formulir surat setoran pajak dan penambahan kode/map & setoran pajak penghasilan final atas jasa perusahaan pelayaran dalam negeri (keputusan menteri keuangan nomor 416/kmk.04/1996) dan jasa perusahaan pelayaran dan/atau penerbangan luar negeri (keputusan menteri keuangan nomor 417/kmk.04/1996)

peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2002 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada departemen pertanian

pelimpahan wewenang kepada kepala kantor wilayah (kanwil) direktorat jenderal dan kepala kantor/satuan kerja di lingkungan departemen keuangan untuk dan atas nama menteri keuangan menandatangani daftar isian proyek (dip) dan daftar isian kegiatan (dik) departemen keuangan yang dibuat di daerah

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 9 sampai dengan 15 pebruari 2004

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 2 sampai dengan 8 februari 2004

pemberitahuan berlakunya persetujuan penghindaran pajak berganda (p3b) antara pemerintah republik indonesia dengan pemerintah republik rakyat china

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 26 januari sampai dengan 1 pebruari 2004

pengesahan persetujuan antara republik indonesia dan republik portugal untuk penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak yang berkenaan dengan pajak atas penghasilan beserta protokol

kewajiban pengiriman tembusan dokumen pemasukan barang impor ke tempat penimbunan berikat kepada kepala badan pusat statistik dan bank indonesia

pembebasan bea masuk atas impor bahan, suku cadang, komponen, dan peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan pesawat udara

pengaturan kembali penomoran dan pemberian kode surat kantor vertikal di lingkungan direktorat jenderal pajak

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk 19 sampai dengan 25 januari 2004

tatacara penyampaian rencana dan laporan realisasi penerimaan negara bukan pajak

penegasan tanggal tiba sebagaimana dimaksud dalam keputusan menteri perindustrian dan perdagangan nomor 9/mpp/kep/1/2004 tentang ketentuan impor beras

pemberitahuan berlakunya persetujuan penghindaran pajak berganda (p3b) antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah kerajaan belanda

pembentukan tim optimalisasi pengenaan pajak atas transaksi program penjualan aset kredit (ppak)-badan penyehatan perbankan nasional (bppn)

perubahan atas undang-undang republik indonesia nomor 23 tahun 1999 tentang bank indonesia

organisasi dan tata kerja sekretariat pengadilan pajak

keterbukaan informasi publik

impleme ntasi aplikasi call center pbb

penyampaian peraturan pemerintah republik indonesia nomor 63 tahun 2003 tentang perlakuan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah di kawasan berikat (bonded zone) daerah industri pulau batam dan keputusan menteri keuangan nomor 583/kmk.03/2003 tentang pelaksanaan perlakuan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah di kawasan berikat (bonded zone) daerah industri pulau batam

penundaan pembayaran ppn atas penyerahan jasa pencarian sumber dan pemboran minyak, gas bumi, dan panas bumi kepada kontraktor production sharing (kps) di bidang minyak dan gas bumi dan kontraktor kontrak operasi bersama (kob) di bidang panas bumi