Mitra Resmi DJPDistributor Resmi e-Meterai

Peraturan Pajak (Tax Guide)

Peraturan Pajak Terbaru dan Terlengkap di Indonesia

Daftar Peraturan Pajak Terbaru

Urutkan:

penetapan nilai jual objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan tahun 2015


12 Jan 2004
36

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 12 sampai dengan 18 januari 2004


12 Jan 2004
20

tata cara permohonan pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan


09 Jan 2004
24

penjualan obligasi negara dalam valuta asing di pasar perdana internasional


08 Jan 2004
17

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 5 sampai dengan 11 januari 2004


05 Jan 2004
55

tata cara penyelesaian pengajuan keberatan, permohonan pelayanan lainnya, banding, gugatan, dan peninjauan kembali bea perolehan hak atas tanah dan bangunan setelah pengalihan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagai pajak daerah


05 Jan 2004
45

petunjuk pelaksanaan pembayaran dan penatausahaan penerimaan negara bukan pajak (pnbp) direktorat jenderal bea dan cukai


04 Jan 2004
59

pelaksanaan perlakuan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah di kawasan berikat (bonded zone) daerah industri pulau batam


01 Jan 2004
30

besarnya tunjangan dan ketentuan lainnya bagi ketua, wakil ketua, dan hakim pada pengadilan pajak


31 Des 2003
83

penyampaian keputusan direktur jenderal pajak nomor kep- 394/pj./2003 tentang tempat terutangnya pajak bagi pengusaha kena pajak yang dikukuhkan di kantor pelayanan pajak yang mengelola wajib pajak badan usaha milik negara


31 Des 2003
32

perubahan atas surat edaran direktur jenderal pajak nomor se- 27/pj.52/2003 tentang daftar dan sanksi atas wajib pajak yang diduga menerbitkan faktur pajak tidak sah


31 Des 2003
71

pemasukan barang-barang dari luar daerah pabean ke kawasan berikat (bonded zone) daerah industri pulau batam


31 Des 2003
88

tempat terutangnya pajak bagi pengusaha kena pajak yang dikukuhkan di kantor pelayanan pajak yang mengelola wajib pajak badan usaha milik negara


31 Des 2003
90

penetapan rincian dana penyesuaian tahun anggaran 2004 kepada daerah provinsi/kabupaten/ kota


31 Des 2003
30

penyampaian keputusan menteri keuangan nomor 571/kmk.03/2003 tentang perubahan atas keputusan menteri keuangan nomor 552/kmk.04/2000 tentang batasan pengusaha kecil pajak pertambahan nilai


31 Des 2003
74

pemeliharaan high speed printer


31 Des 2003
79

wajib pajak yang terdaftar pada kantor pelayanan pajak yang mengelola wajib pajak badan usaha milik negara


31 Des 2003
67

perlakuan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah di kawasan berikat (bonded zone) daerah industri pulau batam


31 Des 2003
47

petunjuk pelaksanaan tatalaksana kemudahan impor tujuan ekspor dan pengawasannya


31 Des 2003
83

pencabutan keputusan direktur jenderal pajak nomor kep- 370/pj./2002 tentang jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai


31 Des 2003
69

pengenaan pajak bumi dan bangunan atas perusahaan umum (perum) bulog


31 Des 2003
61

tatalaksana kemudahan impor tujuan ekspor dan pengawasannya


31 Des 2003
83

penyampaian ralat keputusan direktur jenderal pajak nomor kep- 381/pj/2003 tentang perubahan keempat atas keputusan direktur jenderal pajak nomor kep-297/pj/2002 tentang pelimpahan wewenang direktur jenderal pajak kepada para pejabat di lingkungan direktorat


31 Des 2003
52

pelaksanaan perlakuan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah di kawasan berikat (bonded zone) daerah industri pulau batam


31 Des 2003
83

penyampaian keputusan menteri keuangan nomor 527/kmk.03/2003 tentang jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai dan keputusan direktur jenderal pajak nomor kep-395/pj./2003 tentang pencabutan keputusan direktur jenderal pajak nomor kep- 370/pj./2002 tentang jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai


31 Des 2003
35