Peraturan Pajak (Tax Guide)

wajib pajak yang terdaftar pada kantor pelayanan pajak yang mengelola wajib pajak badan usaha milik negara

penyampaian keputusan menteri keuangan nomor 527/kmk.03/2003 tentang jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai dan keputusan direktur jenderal pajak nomor kep-395/pj./2003 tentang pencabutan keputusan direktur jenderal pajak nomor kep- 370/pj./2002 tentang jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai

pengantar keputusan direktur jenderal pajak nomor kep- 389/pj/2003 tentang perubahan ketiga atas keputusan direktur jenderal pajak nomor kep-515/pj./2000 tentang tempat pendaftaran bagi wajib pajak tertentu dan tempat pelaporan usaha bagi pengusaha kena pajak tertentu

ralat keputusan direktur jenderal pajak nomor kep-381/pj/2003 tentang perubahan keempat atas keputusan direktur jenderal pajak nomor kep-297/pj/2002 tentang pelimpahan wewenang direktur jenderal pajak kepada para pejabat di lingkungan direktorat jenderal pajak

penyampaian keputusan menteri keuangan nomor 419/kmk.03/2003 tentang pajak pertambahan nilai atas penyerahan jasa pengelolaan tempat parkir

perubahan keempat atas keputusan menteri keuangan nomor 439/kmk.03/1996 tentang pengelolaan penerimaan dan pengeluaran negara melalui pt. pos indonesia (persero)

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk 29 desember 2003 sampai dengan 4 januari 2004

perubahan atas keputusan menteri keuangan nomor 552/kmk.04/2000 tentang batasan pengusaha kecil pajak pertambahan nilai

buku panduan hak dan kewajiban wajib pajak

perubahan ketiga atas keputusan direktur jenderal pajak nomor kep-515/pj./2000 tentang tempat pendaftaran bagi wajib pajak tertentu dan tempat pelaporan usaha bagi pengusaha kena pajak tertentu

penunjukan bendaharawan pemerintah dan kantor perbendaharaan dan kas negara untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah beserta tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporannya

pengantar keputusan direktur jenderal pajak nomor kep- 390/pj/2003 tentang tempat terutangnya pajak bagi pengusaha kena pajak tambahan yang dikukuhkan di kantor pelayanan pajak wajib pajak besar sebagaimana ditetapkan dalam keputusan direktur jenderal pajak nomor kep-344/pj/2003 tentang penambahan wajib pajak tempat tertentu yang terdaftar dan melaporkan usahanya pada kantor pelayanan pajak wajib pajak besar satu dan kantor pelayanan pajak wajib pajak besar dua

penggunaan formulir surat keterangan bebas fiskal luar negeri

pengantar keputusan direktur jenderal pajak nomor kep- 391/pj/2003 tentang tata cara penggunaan formulir perpajakan lama dan faktur pajak lama bagi wajib pajak tambahan yang terdaftar dan melaporkan usahanya pada kantor pelayanan pajak wajib pajak besar satu dan kantor pelayanan pajak wajib pajak besar dua

daerah tertentu yang belum siap on line sehubungan dengan diterapkannya sistem monitoring pelaporan pembayaran pajak (mp3) pada bank persepsi/bank devisa persepsi dan pt. pos indonesia (persero)

tata cara penggunaan formulir perpajakan lama dan faktur pajak lama bagi wajib pajak tambahan yang terdaftar dan melaporkan usahanya pada kantor pelayanan pajak wajib pajak besar satu dan kantor pelayanan pajak wajib pajak besar dua

tempat terutangnya pajak bagi pengusaha kena pajak tambahan yang dikukuhkan di kantor pelayanan pajak wajib pajak besar sebagaimana ditetapkan dalam keputusan direktur jenderal pajak nomor kep-344/pj/2003 tentang penambahan wajib pajak tertentu yang terdaftar dan melaporkan usahanya pada kantor pelayanan pajak wajib pajak besar satu dan kantor pelayanan pajak wajib pajak besar dua

penjelasan mengenai pengenaan pajak penjualan atas barang mewah atas produk minuman ringan

penggunaan stempel tanda tangan pada bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 23 dan atau pasal 26 atas pembayaran dividen kepada para pemegang saham

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 22 sampai dengan 28 desember 2003

divestasi saham negara dalam rangka penyertaan modal negara dan pelunasan obligasi negara pada bank pembangunan daerah peserta program rekapitalisasi

penetapan sistem klasifikasi barang impor

penetapan tarif bea masuk atas barang impor

penetapan tarif bea masuk atas barang impor dalam rangka skema common effective preferential tariff (cept)

rencana pemeriksaan nasional tahun 2004